Wow Fahri Hamzah menolak sistem pemilu proporsional tertutup

NanjombangNews – Fahri Hamzah menolak sistem pemilu proporsional tertutup

Sistem demokrasi langsung yang memilih rakyat adalah sistem yang benar, dan ini merupakan organ reproduksi demokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perdebatan tentang sistem pemilihan umum (pemilu), tertutup dan terbuka proporsional, terus menuai positif dan negatif di masyarakat. Di parlemen pun ada partai politik (parpol) yang mendukung sistem tertutup, dan ada partai yang mendukung sistem terbuka.

Wakil Ketua Umum Partai Progresif Demokratik pimpinan Partai Gilora, Fahri Hamzah, menegaskan menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut Fehri, sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam beberapa pemilu terakhir sudah tepat.

kata Fahri dalam diskusi panel yang digelar Moya Institute bertajuk “Pilkada Proporsional Tertutup: Kontroversi di Jakarta, Jumat (20/2019) 1/2023.”

Baca: Partai Gilora lolos atas perintah Istana, Fahri Hamza buka suara

Menurut Fehri, jika Pemilu 2024 di Indonesia kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, akuntabilitas politik akan rusak. Sebab, transaksi politik antara rakyat dan pemimpin harus dilakukan secara langsung, bukan melalui perantara partai politik. “Mandataris hanya bisa muncul jika pemberi dan penerima bisa saling kontak langsung,” ujarnya.

Chaudhry Situmbul, peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menilai pasal-pasal konstitusi tidak banyak bicara soal pemilu. Sehingga muncul kesan bahwa persoalan tersebut diangkat ke DPR dan Undang-Undang (UU). Sehingga pemilu hanya terkesan erat dengan kepentingan partai politik.

Pengamat Isu Strategis Profesor Imron Kutan mengatakan, tanpa disadari sistem politik dan ekonomi Indonesia sebenarnya berlandaskan ideologi sosialis. Hal ini tercermin dalam sila keempat Pancasila, musyawarah atau mufakat), yang menjadi dasar sistem politik dan Pasal 33 UUD 1945 yang berkaitan dengan sistem ekonomi nasional.

Yang perlu dijelaskan, kata guru besar Universitas Bhayangkara Jaya Hermawan Sulistyo, kepentingan apa yang paling dibutuhkan dalam politik Indonesia ke depan. Hermawan, misalnya, menjelaskan bahwa yang dirasakan perlu adalah memperkuat sistem dan memilih sistem pemilu proporsional tertutup merupakan pilihan yang tepat.

Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto menjelaskan, baik sistem relatif tertutup maupun terbuka telah dipraktikkan dalam kehidupan politik negara Indonesia. Namun, kata Hery, kedua sistem politik itu tidak sempurna dan apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus bisa meningkatkan kualitas demokrasi.

Check Also

Mantap Pemerintah Kabupaten Blora masih fokus pada infrastruktur dan ekonomi kerakyatan pada tahun 2024

Mantap Pemerintah Kabupaten Blora masih fokus pada infrastruktur dan ekonomi kerakyatan pada tahun 2024

NanjombangNews – Pemerintah Kabupaten Blora masih fokus pada infrastruktur dan ekonomi kerakyatan pada tahun 2024 …