Sudah saatnya perempuan terwakili dalam pemilu

NanjombangNews – Sudah saatnya perempuan terwakili dalam pemilu

Oleh: Teguh Pamungkas (Peneliti Masalah Sosial Budaya)

BANJARMASINPOST.CO.ID – Melewati tahapan proses verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nomor urut partai politik, sebagaimana sebelumnya diumumkan oleh serikat pekerja hingga 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan partai politik peserta Pemilu 2024 mendatang. Dengan peraturan pemerintah pengganti (Perppu) UU No. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. Undang-Undang Nomor (7) Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan penetapan nomor urut partai politik.

Bertambahnya parpol peserta Pemilu 2024 berarti prospek dan peluang keterwakilan perempuan di DPR juga meningkat. Partai politik sibuk membuka pintu pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bersaing mengisi bursa calon Anggota Legislatif (KALEG), baik di Republik Demokratik Kongo, Provinsi Republik Demokratik Rakyat Korea, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Ini termasuk legislator.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, menurut KPU RI, terdapat 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota yang mewakili perempuan di legislatif nasional atau DRC. Jika rasionya 20,8 persen.

Memang terjadi peningkatan dalam dua pemilu terakhir, namun belum mencapai target 30 persen keterwakilan perempuan di DPR. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan DRC, dari 44 kursi, 11 adalah perempuan. atau sebesar 25 persen.

Sedangkan keterwakilan perempuan di DPR pada musim pemilu 2014 sebesar 25,80 persen, sedangkan pada pemilu 2019 sebesar 30,99 persen. Artinya, pada Pemilu 2019 keterwakilan perempuan di DPR mencapai target 30%.

Partai politik dengan berbagai latar belakang dan profesi bersaing untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya politisi perempuan, aktivis, pengusaha, dan birokrat, tetapi bahkan mereka yang berkecimpung di bidang seni pun terlibat. Partai politik sengaja mengeksploitasi popularitas atau kepribadian sebagai alat untuk menghimpun suara rakyat. Dari artis misalnya, penonton akan dengan mudah mengenali penampilan artis yang mondar-mandir di televisi, yang mereka anggap sebagai medan suara untuk dengan mudah menarik perhatian penonton.

Partai politik mencetak orang sebagai pribadi dalam partainya. Dan perempuan membutuhkan wadah untuk pengembangan diri, salah satunya melalui dunia politik kerakyatan. Meskipun ini tidak menjamin bahwa Anda akan mendapatkan banyak suara. Meskipun ini tidak menjamin bahwa Anda akan mendapatkan banyak suara.

Partai politik dengan cermat menimbang dan menilai kualitas setiap individu dari lokasi mana pun sebelum mereka diangkat sebagai calon anggota legislatif (kaleigh) partai politik. Tentunya dengan melakukan pengujian dan kelayakan yang telah diukur oleh parpol. Memang tidak mudah, harus terus menerus mensosialisasikan dan melatih kader perempuan.

Apakah popularitas cukup untuk menyerap suara wakil-wakil di DPR? Apakah proses pembaharuan parpol masih berjalan dengan baik? Tidak masalah apakah Anda seorang selebriti atau bukan, selama Anda peduli dengan wanita dan memihak mereka. Partai politik juga membuka calon dari kader partai dan di luar partai.

Setiap orang di partai politik harus menguasai pengertian dan peran kader. Menjadi kader yang matang tidak cukup hanya dengan menghitung hari. Harus ada adaptasi partai politik bagi kader yang sudah mengajukan diri sebagai caleg di DPR.

Maju adalah konotasi dinamis. Kemajuan bukan sekedar kemajuan. Dalam artian bukan lagi sekadar kemajuan, melainkan gerakan yang disertai kemajuan.

Ada beberapa hal yang menuntut keterwakilan perempuan di parlemen; Pertama, memperhatikan kebutuhan anggaran yang berpihak pada perempuan. Seperti memiliki rumah aman untuk melindungi korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Perjuangan untuk mewujudkan hak-hak perempuan dalam situasi yang mereka hadapi.
Kedua, kehidupan perempuan dan keluarga tidak bisa diturunkan dari politik politik, anggota parlemen peduli dengan aspirasi perempuan. Diharapkan yang akan duduk di DPR adalah orang-orang yang mampu mendengar suara hati perempuan.

Ketiga, tinjau kembali seperti apa visi dan misi saat mencalonkan diri. Setelah parpol merekrut caleg, caleg yang akan duduk di parlemen tentu wajib memperjuangkan hak-hak perempuan. tanpa mengetahui asal usul latar belakangnya. Meningkatkan visi dan misi. Jangan kecewakan pemilih, karena visi dan misinya, mereka (masyarakat) mau memilih Anda untuk duduk di DPR.

Keempat: Kehadiran oknum-oknum dari luar partai tentunya dapat menjadi faktor daya tarik tersendiri di bursa saham dalam mencari calon anggota legislatif di parlemen. Langkah ini dipilih oleh sebuah partai politik, namun popularitas tidak bisa dibenarkan melampaui tanggung jawab dan tugas saat duduk di parlemen. Jangan biarkan tanggung jawab yang Anda pikul menjadi beban dalam mengatasi masalah saat ini. Perempuan-perempuan yang mencalonkan diri hingga nanti menjadi anggota parlemen konsisten, dan memiliki pandangan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Seluk beluk partai politik harus dipelajari untuk mengatasi masalah saat mereka menjadi kader. Diperlukan dorongan pembelajaran yang komprehensif dalam dunia politik. Selain melalui kajian formal, proses pengkaderan yang bekerja secara langsung dengan melibatkan individu dalam kepentingan publik (khususnya perempuan) merupakan metode pengajaran yang sangat efektif.

Masyarakat sangat mengharapkan peran perempuan di legislatif. Karena keterwakilan perempuan di DPR tidak hanya mewakili gender atau pemenuhan kuota, tetapi menjadi faktor perubahan menuju nasib yang lebih baik bagi perempuan. Sudah saatnya perempuan dididik secara politik, dan berpartisipasi di parlemen dengan meraih simpati. atau tidak.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …