Indonesia akan melakukan komunikasi yang luas dengan semua pihak di Myanmar

NanjombangNews – Indonesia akan melakukan komunikasi yang luas dengan semua pihak di Myanmar

Myanmar menjadi perhatian serius bagi negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Siddharto R Suryodepuru mengatakan, Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini akan belajar dari pengalaman ketua sebelumnya, yaitu Kamboja dan Brunei, dalam membantu menyelesaikan masalah di Myanmar. Ia mengatakan Indonesia akan mempelajari apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan.

Ia menambahkan, Indonesia akan melakukan kontak intensif dengan semua pihak di Myanmar untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di negara tersebut. Namun, kata Siddharto, Menlu Retno Marsudi saat ini belum ada rencana untuk berkunjung ke Myanmar.

Diakui Siddharto, persoalan Myanmar sangat kompleks. Dia mengatakan bahwa ada situasi politik yang dihasilkan dari kudeta, tetapi ada juga masalah mendasar yang terkait dengan situasi nasional mengingat situasi Rohingya sendiri, menurutnya, adalah bagian dari masalah nasional di Myanmar.

Siddharto mengatakan ASEAN mengimbau pihak Myanmar untuk melakukan dialog dengan pihak lawan demi kepentingan negara Myanmar secara keseluruhan. Ia menegaskan, upaya penyelesaian krisis Myanmar sangat penting, tidak hanya karena Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun ini, tetapi juga karena Myanmar merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara.

Dia mengatakan, konflik Myanmar secara tidak langsung akan mempengaruhi stabilitas dan kemakmuran kawasan ASEAN.

“Saat ini Menlu belum berniat ke Myanmar. Mungkin nanti ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Kunjungan yang bisa berdampak positif bagi proses dialog ketika kedua pihak (berkontradiksi) menunjukkan keberanian untuk memulai proses dialog antara mereka. Mungkin pada saat itu Anda dapat mempertimbangkan untuk berkunjung.”

Siddharto mengungkapkan, tim utusan khusus telah dibentuk untuk membantu Menlu Retno. Namun, dia enggan menjelaskan siapa saja yang masuk dalam tim tersebut.

ASEAN akan menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan puncak, tahun ini. Namun, kata Siddharto, saat ini Indonesia menilai tidak ada partai di Myanmar yang memiliki legitimasi untuk hadir di level politik. Dia mengatakan bahwa undangan untuk berpartisipasi akan diarahkan ke perwakilan non-politik.

Alasan utamanya, kata Siddharto, konsensus lima poin yang dicapai para pemimpin negara anggota ASEAN pada April 2021 belum dilaksanakan oleh Myanmar selama ini. Lima poin yang dimaksud adalah dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Kebijakan luar negeri Indonesia sudah lama antikonflik, jelas Arvin Sudirman, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran. Sebagai negara berperingkat tinggi di ASEAN, Indonesia selalu berpartisipasi dalam upaya penyelesaian sengketa di Asia Tenggara, seperti Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan kini Myanmar.

“Masih harus dilihat bagaimana Indonesia bisa meyakinkan Myanmar bahwa ketergantungannya pada investasi China tidak terlalu besar. Investasi infrastruktur China sudah besar di ASEAN, termasuk Indonesia dan Myanmar. Hanya saja, sistem politik yang ada di China tidak bisa diikuti, “Kata Ervin. Kamu bisa mengerti itu.”

Karena China, katanya, tidak seperti Barat yang meminta negara tempatnya berinvestasi untuk mendemokratisasi.

Arifin mengatakan, prioritas pertama Indonesia sebagai ketua ASEAN adalah mendorong pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar untuk mengimplementasikan lima poin konsensus. Dia mengatakan Indonesia harus memastikan penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar. Arifeen mengatakan, masalah Rohingya juga harus menjadi perhatian.

Arifin percaya bahwa di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN akan membuat kemajuan penting dalam menyelesaikan masalah Myanmar. Apalagi, Indonesia memiliki pengalaman membantu penyelesaian sengketa di negara-negara ASEAN lainnya. [fw/ab]

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …