Wow Status kolaborator keadilan Richard Eliezer: LPSK merekomendasikan penolakan penasihat hukum

NanjombangNews – Status kolaborator keadilan Richard Eliezer: LPSK merekomendasikan penolakan penasihat hukum

Kejaksaan Agung, Richard tidak pantas berstatus kolaborator dalam peradilan.

Didukung oleh REPUBLIKA.CO.ID Bambang Noroyyono

Kejaksaan Negeri (Kejagung) sedang menilai situasi kolaborator keadilan (JC) Terdakwa Richard Eliezer (RE) dalam kasus pembunuhan Brigjen Nofriansyah Yoshua Hutabarat (J) tidak dapat diterima. Penempatan JC terhadap pelaku dan pelaku pembunuhan di Duren Tiga 46 Jakarta Selatan (Jaksel) hanya sebatas rekomendasi asisten Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jaksa Agung Baru Bidang Tindak Pidana Umum (Gambidom) Fadel Zamhana mengatakan, rekomendasi Majelis Hakim Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Umum (LPSK) tidak mendapat persetujuan Majelis Hakim yang mempertimbangkan kasus tersebut.

“LPSK hanya merekomendasikan dia. Penetapan dia sebagai JC ada di tangan hakim. Hakim sampai hari ini belum menetapkan (status terdakwa Richard sebagai JC) di Gedung Bedum, Kejaksaan, Jakarta, Kamis (19/1/2018). 2023),” kata Fazil. .

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Ketut Sumedana menjelaskan, rekomendasi LPSK untuk menetapkan tersangka Richard JC juga cacat kriteria. Ketut mengacu pada dua sumber hukum, yakni Undang-Undang (UU) 31/2014 tentang LPSK, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 4/2011 tentang pelapordan JC.

Ketut menjelaskan, Pasal 28 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Dimasukkan sebagai kasus yang membuka peluang JC diberikan kepada pelaku. Kasus pembunuhan berencana tidak berada di bawah aturan kasus kolaborator keadilan,kata Ketut.

Ketut menjelaskan, JC menurut UU LPSK hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana tertentu dan khusus. Terkait beberapa tindak pidana, khususnya, kata Ketut merujuk pada SEMA 4/2011.

Di SEMA, hanya ada enam jenis tindak pidana khusus, kata Ketut, khusus yang membuka peluang status JC diberikan. Antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang (TPPU), perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana lainnya yang masuk dalam kategori kejahatan ekonomi atau kejahatan terorganisir.

Ketut mengatakan, dengan dua landasan hukum tersebut, status JC, terdakwa Richard dalam kasus pembunuhan Dean J, tidak sesuai klasifikasi. Ketut menambahkan, meski rekomendasi asisten LPSK JC untuk Terdakwa Richard dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, itu pun tidak bisa dibenarkan.

Sebab, kata dia, dasar hukum SEMA 4/2011 masih mencantumkan syarat pemberian status JC. Syarat utama pemberian status JC adalah memastikan penerima status JC bukan pelaku utama kejahatan. Sementara itu, kata Richard, Ketut, dalam kasus pembunuhan berencana di Duren Tiga 46 merupakan salah satu tersangka utama yang menjadi pelaku, atau eksekutor pembunuhan Brigjen J.

Oleh karena itu, selain pembunuhan berencana, tidak termasuk dalam tindak pidana khusus yang menjadi syarat pemidanaan. kolaborator keadilanJuga, negara bagian kolaborator keadilan “Ini tidak bisa diserahkan kepada pelaku utama,” kata Ketut.

Meski demikian, Ketut menjelaskan, rekomendasi LPSK untuk membuat terdakwa Richard JC patut dihormati. Sebab, kata Ketut, LPSK sebagai lembaga pemerintah telah melakukan bagiannya untuk dapat melindungi pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama selama proses hukum berlangsung.

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …