Uang tindak pidana lingkungan mengalir ke anggota partai politik untuk Pemilu 2024 sebesar Rp1 T

NanjombangNews – Uang tindak pidana lingkungan mengalir ke anggota partai politik untuk Pemilu 2024 sebesar Rp1 T

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana dari kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) mengalir ke anggota partai politik dengan tujuan memenangkan pemilu 2024. Hasil kejahatan lingkungan mencapai Rp 1 triliun.

Deputi Pelaksana Tugas Analisis dan Penyidik ​​PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan, dana ilegal Rp 1 triliun berasal dari kasus kejahatan lingkungan. Uang mengalir ke sejumlah partai, salah satunya anggota partai politik.

kata Danang dalam rapat koordinasi PPATK (Rakornas) dalam rapat hotel di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Karena itu, Danang mengimbau semua pihak memberikan perhatian khusus terhadap aliran dana yang dihasilkan dari kejahatan lingkungan. Sebab, kasus GFC merupakan tindak pidana yang terjadi secara berkelompok, bukan tindak pidana mandiri.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pihaknya menemukan aliran dana Rp 1 triliun saat melakukan penelitian modal untuk Pemilu 2024. Diketahui, sebagian uang Rp 1 triliun mengalir ke anggota partai politik tiga tahun lalu.

Evan mengatakan, penemuan itu bermula saat PPATK memantau transaksi keuangan pihak-pihak yang diduga terlibat atau dituduh melakukan kasus pembalakan liar. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata para pelaku kasus hukum lingkungan mengarahkan hasil kejahatannya kepada anggota partai politik.

“Begitu kita melihat alur transaksi yang berhubungan dengan pihak-pihak tertentu yang kebetulan terlibat dalam persaingan politik. Berdasarkan aliran uang, kita katakan ada upaya pembiayaan yang diperoleh dari tindak pidana,” kata Evan kepada wartawan usai acara. Hadir pula pimpinan KPU dan Bawaslu.

Evan menambahkan, penemuan ini bukanlah hal baru. Sebab, pihaknya juga menemukan aliran uang dari kejahatan lingkungan kepada anggota partai politik pada pemilu sebelumnya. Uang yang masuk sebelumnya berasal dari illegal mining, illegal logging dan illegal hunting.

“Sekarang kita lihat ada kecenderungan serupa dan ini yang harus kita koordinasikan bagaimana mencegah pembiayaan kegiatan pemilu dari sumber yang tidak sah. Ini yang kita harapkan dan karena itu perlu koordinasi yang kita lakukan hari ini,” kata Ivan.

Sumber: repjabar.republika.co.id

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …