PPATK Serukan Peningkatan Pencucian Uang Jelang Pemilu 2024, Rentan Politik Uang – Solopos.com

NanjombangNews – PPATK Serukan Peningkatan Pencucian Uang Jelang Pemilu 2024, Rentan Politik Uang – Solopos.com

SOLOPOS.COM – Presiden PPATK Ivan Yustiavandana. Antara/HO-PPATK/pri. (Antara/HO-PPATK)

Solopos.com, Jakarta– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut jumlah operasi pencucian uang meningkat signifikan menjelang Pemilu 2024.

Deputi Pelaporan Kepatuhan dan Pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Maimirza mengatakan, sejauh ini telah ditemukan kerawanan pencucian uang.

Tingkatkan fungsionalMayoritas konsumen memilih Tokopedia sebagai e-commerce yang paling aman, andal, dan memuaskan

“Kerentanan uang pemilu sudah dimulai sekarang, dan penggalangan dana sudah dimulai sekarang,” jelas Maimirza dalam agenda Rapat Koordinasi Tahunan PPATK, Kamis (19/1/2023).

Menurut Maimirza, tahapan kampanye merupakan celah terbesar bagi politisi untuk melakukan pencucian uang. Dia menambahkan aliran uang diharapkan terus berlanjut hingga tahap sengketa Pilkada 2024.

Beriklan dengan kami

“Pada saat pemilu untuk menghitung suara, akan ada aliran uang. Tentu yang paling menarik adalah perselisihan hasil nanti. Kita melihat kejahatan pencucian uang,” kata Mimirza.

Dia menegaskan, pihaknya akan turut andil dalam memantau aliran dana yang terjadi selama kompetisi politik 2024.

Partai Pekerja Kurdistan (PPATK) telah menyepakati Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah satunya mengatur pengawasan dana kampanye milik masing-masing partai politik (POL).

Presiden PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pengawasan ini merupakan salah satu komitmen PPATK untuk mencegah terjadinya kebijakan fiskal pada kontestasi Pemilu 2024. PPATK juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemilu 2024 yang akan bertugas memantau profil tersebut. Dari setiap politisi yang dicalonkan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (kandidat).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Boasloo dan KPU University. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder terkait. Program rutin kami adalah koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini,” ujar Ivan.

Beriklan dengan kami

Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi sekitar Rp 1 triliun terkait kasus Kejahatan keuangan hijau (GFC) yang diduga mengalir ke berbagai pihak, termasuk anggota partai politik (Partai Politik). Uang itu diduga digunakan sebagai modal untuk keperluan pemilu. GFC merupakan kegiatan kejahatan keuangan lingkungan.

Ketua PPATK Ivan mengatakan, dana Rp 1 triliun itu merupakan bentuk modal pemilu yang terjadi 2-3 tahun lalu. Ia melanjutkan, uang tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan penebangan, penambangan, penebangan liar dan perburuan liar.

“Kami melihat tren temuan penelitian kami menggunakan uang dari pendapatan yang diperoleh tiga tahun lalu, bahkan hingga triliunan rupiah. [rupiah]kata Evan.

Lanjutnya, “Ada transaksi yang dipantau oleh PPATK yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang diduga tertuduh skema pidana penjualan kayu ilegal dan kami melihat alur transaksi tersebut terkait dengan pihak-pihak yang notabene terlibat dalam persaingan politik.”

KKG diindikasikan sebagai tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian serius PPATK. Pada tahun 2022, PPATK akan merilis 31 Hasil Analisis (HA) dan 1 Hasil Screening (HP) terkait GFC. Nilai nominalnya luar biasa, Rp 4,86 ​​triliun.

Beriklan dengan kami

Sementara itu, Pelt. Deputi Analis dan Pemeriksa Danang Tree Hartono mengatakan temuan itu tidak mengejutkan. Pasalnya, berdasarkan data milik Financial Action Task Force (FATF), KKG merupakan bentuk kejahatan yang paling menguntungkan yang bisa dilakukan.

Masuknya uang yang diterima dari KKG menjadi bukti bahwa politik uang telah terjadi menjelang pemilu 2024 mendatang. Namun, Danang tidak merinci kapan uang itu akan masuk ke kantong anggota partai politik.

“Nilai transaksinya luar biasa terkait dengan GFC ini. Ada satu triliun rupee dalam satu contoh dan alirannya ada di mana-mana. Danang menjelaskan, sebagian dari mereka adalah anggota partai politik.”

Artikel ini sempat tayang di NanjombangNews dengan judul PPATK Sebut Pencucian Uang Jelang Pemilu 2024

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …