Perpanjangan masa jabatan kepala desa terpapar korupsi yang bermunculan

NanjombangNews – Perpanjangan masa jabatan kepala desa terpapar korupsi yang bermunculan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembicaraan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dinilai membuka pintu penyelewengan dan korupsi karena memiliki kewenangan mengelola dana desa yang tidak sedikit jumlahnya.

Pakar hukum tata negara Universitas Al Andalus, Ferry Amsari, mengingatkan, jika kekuasaan dipegang terlalu lama, bisa menimbulkan korupsi.

“Nggak sehat kan? Membangun administrasi negara dengan cara yang buruk,” kata Phiri, “dimana mau membangun kekuasaan yang tidak terbatas, padahal sifat dari kekuasaan itu kalau terlalu lama akan menjadi korup.” Kompas.comJumat (20/1/2023).

Baca Juga: Puan ajak diskusi dengan pemerintah usai seruan Jokowi untuk menyetujui masa jabatan 9 tahun kepala desa

Phiri juga menegaskan, perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun membuat mereka menjabat dalam waktu yang sangat lama. Sebab, undang-undang desa menetapkan bahwa kepala desa dapat menjabat selama 3 periode. Artinya, kepala desa dapat menjabat hingga 3 x 9 tahun atau 27 tahun jika surat tersebut terwujud.

“Bagi saya, ini ruang baru bagi cara-cara haram menjalankan negara,” kata Ferry, “seolah-olah masa jabatan tidak perlu dibatasi atau akan selalu diperpanjang.”

Ia juga khawatir wacana ini bisa meluas ke isu perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan masa jabatan presiden yang sempat muncul dan tenggelam dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Perpanjangan Permintaan Kepala Desa Jadi Presiden, dan Sentuhan Pakar Pidato Presiden Tiga Periode

Menurut Phiri, kepala desa yang menjadi ujung tombak pemerintahan dan tersebar hampir di seluruh Indonesia bisa dijadikan sebagai alat penekan perubahan masa jabatan presiden.

Apalagi, kata dia, kepala desa juga “dibeli” dengan memperpanjang masa jabatannya.

“Bukan tidak mungkin perpanjangan masa jabatan itu bagian dari pemilu 2024 untuk mengontrol kepala desa untuk kepentingan politik tertentu, jadi raja kecil dikendalikan oleh raja besar di tengah,” kata Phiri.

Pidato perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun itu muncul menyusul aksi demo ribuan kepala desa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Robbie Drewes, Kepala Desa Poja, Nusa Tenggara Barat mengatakan, kepala desa ingin memperpanjang masa jabatannya karena masa jabatan 6 tahun dianggap tidak cukup.

kata Robbie saat ditemui di depan Gedung DPR, Selasa.

Robbie berharap dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, persaingan politik akan berkurang.

Baca Juga: Mendes Sebut 9 Tahun Jabatan Kepala Desa Menguntungkan Warga Desa

Persaingan politik yang terjadi adalah pihak-pihak yang sebelumnya bekerja dengan kepala desa tidak mau bekerja sama ketika mereka dekat untuk menggantikan kepala desa.

“Jadi harapan kami, dengan waktu yang cukup lama ini, kami bisa konsultasi dan minta kerjasama. Karena desa ini harus dibangun bersama. Tanpa sinergi, desa tidak akan maju,” ujarnya.

Permintaan ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah melalui Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar yang mengatakan bahwa jangka waktu 9 tahun akan memberikan manfaat bagi warga desa.

“Masyarakat yang diuntungkan dari situasi ini adalah warga. Yang tidak kalah pentingnya adalah warga tidak harus menghadapi ketegangan yang seringkali tidak produktif. Dan tidak hanya kepala desa yang menjadi produsen, tetapi juga kepala desa. ,” kata Abdul Haleem dalam siaran persnya, Jumat.


Dapatkan pembaruan Berita terpilih Dan Berita terkini Setiap hari dari Kompas.com. Yuk gabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, lalu gabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …