Mohamed Fawzi mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan membuka atau menutup secara relatif

NanjombangNews – Mohamed Fawzi mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan membuka atau menutup secara relatif

TRIBUN-TIMUR.COM, rusak- Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) Muhammad Fawzi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) lebih berhati-hati dalam memutus permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sejumlah pihak saat ini sedang mengajukan uji materil pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini menuai positif dan negatif, karena sejumlah parpol parlemen menolak menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup.

Dalam praktiknya, kata Abang Fawzi, MK tidak memiliki kekuasaan atas putusan proporsional terbuka maupun tertutup.

“Kami sekarang mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membuat proses penetapan ini terbuka atau tertutup,” kata Abang Fawzi, Jumat (20/1/2023) malam.

“Kalau soal UU Pilkada, MK tidak punya kewenangan di situ. Karena itu ranah politik,” ujarnya saat berbicara dalam debat publik di Barisan Muda Kusgoru (BMK) Ground 57, Jakarta Selatan.

Suami dua periode Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan, sistem pemilu tertutup memiliki sejumlah kelemahan.

Baca juga: Demikian pendapat Ketua Golkar Erwin Aksa terkait sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup

Baca juga: Kelebihan sistem proporsional tertutup, menurut pengamat politik Waju

Abang Fawzi mengatakan, hal itu karena orang-orang yang terpilih adalah parpol dan bukan calon anggota legislatif.

Hal ini memungkinkan hubungan emosional antara masyarakat dengan calon partai politik terpilih menjadi tidak optimal.

Dengan demikian, caleg tidak terlalu membebani daerah pemilihan. Maka pembiayaan dan hasil yang membayar banyak adalah partai.”

Saudara laki-laki Fawzi itu juga meminta pengadilan lebih berhati-hati dalam menangani kasus ini.

Ia menambahkan, “Kami menunggu keputusannya, meskipun saya sangat berharap Mahkamah Konstitusi berhati-hati dalam memutuskannya. Terlepas dari substansinya … apakah Anda memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah ini?”

Senada dengan Fauzi, Ketua DPP Golkar Dev Laksono juga mengatakan wacana proporsional tertutup melanggar konstitusi.

“Alasan pertama, melanggar putusan MK. Kedua: merugikan hak-hak rakyat. Ketiga relatif terbuka, meski masih ada kekurangan, tapi ini yang terbaik,” kata Dave di situs yang sama.

Kakak Fawzi mengatakan, jika proporsionalitas tertutup ini benar-benar disahkan justru akan membuat demokrasi kita terbelakang.

“Mengapa menurut Anda begitu, karena kami tidak menentukan siapa yang kami pilih dan siapa yang kami inginkan, tetapi kami hanya mengikuti apa yang diinginkan elit dari elit oligarki.

Diskusi tersebut diketahui dihadiri oleh Ketua DPP Golkar Dev Laksono, Anggota Komite V DPR RI Mohamad Fawzi, Dekan FKIP Uhamka Desvian Bandarsyah dan Pengamat Politik Rai Rangkuti.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …