Menindaklanjuti pengakuan Presiden terhadap pelanggaran HAM, Wali Nangro bertemu dengan Menko Polhukam

NanjombangNews – Menindaklanjuti pengakuan Presiden terhadap pelanggaran HAM, Wali Nangro bertemu dengan Menko Polhukam

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik al-Haythar menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mnkopulukam) Mahfouz. Untuk gambar gerakannya. com

Orang-orang ach | Jakarta – Wali Nangro Aceh Yang Mulia Tjek. Malek Al-Haythar menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mnkopulukam) Mahfouz, di Gedung Kemenkopolukam, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.

Wali Nanggroe Kabid Humas dan Kerjasama M. Nasir Syamaun MPA menjelaskan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu tentang pelanggaran HAM massal yang terjadi di Aceh.

Seperti diketahui, pada Rabu pekan lalu, Presiden Jokowi menggelar konferensi pers di Istana Merdeka terkait 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Tiga di antaranya adalah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh.

“Dengan pikiran jernih dan hati yang tulus, saya selaku Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam berbagai peristiwa. Saya sangat menyayangkan telah terjadi pelanggaran HAM berat tersebut,” kata Jokowi di acara tersebut. pertemuan.

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Wali Nangro menyampaikan apresiasinya kepada Minkubulukam. Wali Nangro mengatakan: “Presiden berani dan tegas menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan daerah lain di Indonesia.”

Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam Mayjen Jaka Budi Utama dan S.R. Sos (Wakil Koordinator Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam) dan Agar Budi Kunkuru, Staf Khusus Menko Polhukam.

Sementara Wali Nangro didampingi Mustafa Abu Bakar (anggota TPP HAM) dan Dr. M. Raviq (Staf Khusus Gubernur Nangro).

Menurut Gubernur Nangro, pernyataan Presiden Jokowi tersebut merupakan komitmen untuk berubah, dan memastikan peristiwa pelanggaran HAM berat tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Nangro menyampaikan harapannya agar ada tindak lanjut yang komprehensif dari negara atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh, seperti Tgk. Pantegya di Nagan Raya dan Jembatan Aracondo di Aceh Timur.

Wali Nangro juga meminta agar pemerintah pusat segera menuntaskan implementasi Nota Kesepahaman Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh.

Mahfud MD menyatakan setuju dengan tawaran Wali Nanggroe. Ia mengatakan akan segera mengkaji dan menindaklanjuti apa yang disampaikan Wali Nangro, agar perdamaian dan keadilan ekonomi di Aceh segera dikuatkan. (Ra)

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …