Masyarakat mengusulkan agar Maybrat Surcell menjadi daerah pemilihan tunggal

NanjombangNews – Masyarakat mengusulkan agar Maybrat Surcell menjadi daerah pemilihan tunggal

pendek – Ujian Umum Proyek Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPR RI dan anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan lampiran Perpu No. 1 Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya banyak mendapat masukan terkait penetapan dapil. Berdasarkan Birbo Nomor 1 Tahun 2022 dilampirkan 6 dapil diantaranya, Dabil I Papua Barat Daya adalah Kota A Sorong yang terdiri dari 6 kecamatan dengan 8 kursi, kemudian Dabil II Papua Barat Daya adalah Kota B Sorong yang terdiri dari 4 kecamatan Dengan total sebanyak 8 kursi.

Kemudian Pilgrmkes III Papua Barat Daya adalah Kabupaten Sorong dengan 7 kursi, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya IV adalah Kabupaten Raja Ampat dengan 4 kursi. Kemudian Dapil V Papua Barat Daya adalah Kabupaten Sorong Selatan dengan 3 kursi dan Dapil V Papua Barat Daya adalah Distrik Maybrat dan Kabupaten Tambrauw dengan jatah 5 kursi.

Dalam uji publik, KPU Universitas Papua Barat Daya meminta masukan dari partai politik, akademisi, organisasi, dan tokoh masyarakat. Rata-rata input memerlukan penggabungan Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, kemudian Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan menjadi 1 Dapil.

Plh. KPU Papua Barat Daya, Fatmawati dan S.Pd.i menjelaskan, berdasarkan hasil uji publik, hampir semua parpol mengajukan masukan kepada KPU Papua Barat Daya untuk meninjau ulang komposisi Kabupaten Maybrat dan Tambrauw. Masyarakat juga menuntut penggabungan antara Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong Selatan dan kemudian Kabupaten Tambrauw bergabung dengan Kabupaten Sorong.

“Alasan mereka tidak setuju Kabupaten Maybrat digabung dengan Kabupaten Tambrauw karena beda budaya, dan akses jalan sangat jauh, sehingga masyarakat Maybrat ingin ke Kabupaten Tambrauw harus ke Kota Sorong. Pertama dan sebaliknya, menurut parpol dan tokoh masyarakat aksesnya sulit,” jelasnya kepada awak media, Jumat (20/1) di Hotel Vega.

Mengenai pengajuan Kabupaten Tambrauw untuk bergabung dengan Kabupaten Sorong dalam satu daerah pemilihan, karena jarak yang lebih dekat dan budaya yang lebih sama. “Semua masukan ini kami serap dan catat alasannya, kemudian akan kami transfer ke pimpinan,” ujarnya.

Fathimawati menyebut lampiran yang dipaparkan pada Perppu sudah matang. Namun karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 Tahun 2022 yang kemudian mewajibkan KPU mengambil alih proses penyusunan dapil DPR RI dan DPR daerah, maka KPU RI menugaskan seluruh KPU daerah untuk melakukan uji umum dapil pada lampiran UU 7 Tahun 2017.

“Dan yang ada di Annex No 1 tahun 2022 itu yang kita lakukan, walaupun misalnya sudah di fasilitas dan juga teridentifikasi kemudian diintegrasikan secara sosial, tentu kita akan tetap melakukan uji publik dan akan terus kita terima. masukan,” ujar Fatmawati. Bahwa kontribusi masyarakat memberikan nilai yang baik bagi daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya. (wajah)

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …