Mahfud Sentil Polresta Bogor Soal Pemerkosaan Staf Kemenkop UKM, Polri: Kejar Kalau Tidak Profesional

NanjombangNews – Mahfud Sentil Polresta Bogor Soal Pemerkosaan Staf Kemenkop UKM, Polri: Kejar Kalau Tidak Profesional

Jakarta, Nan Jombang News – Polisi menanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Minku Polokam) Mahfouz MD yang mengkritik penyidik ​​Polres Bogor karena tidak profesional menangani kasus perkosaan terhadap pegawai perempuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Bahkan, Mahfouz meminta agar penyidik ​​yang menangani kasus pemerkosaan diperiksa oleh Bagian Pengamanan Profesi (Propam) Polri.

Kabid Humas Polda Jawa Barat (Jabar) Kombes Ibrahim Tompo memastikan anggota Polri yang tidak profesional pasti akan ditindak tegas.

“Jika anggota terbukti tidak profesional dan prosedural dalam menjalankan tugas penyidikan, Probam akan menindak tegas mereka,” kata Tombaugh seperti dikutip Divisi Humas Polri, Jumat (20/1/2023).

Baca Juga: Mahfud MD Minta Propam Polri Saring Detektif Polres Bogor yang Tangani Kasus Pemerkosaan di Kemenkop UKM

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Minku Polokam) Mahfud MD meminta Bagian Profesi dan Keamanan (Propam) Polri memeriksa penyidik ​​Polres Bogor yang menangani kasus pemerkosaan pegawai wanita di Kementerian Koperasi dan UKM. dan Usaha Menengah (Kemenkop UKM).

Menurut Mahfouz, penyidik ​​Polresta Bogor sejak awal tidak profesional menangani kasus ini.

“(Penyidik) mengeluarkan SP3 (perintah penghentian penyidikan) dengan surat berbeda, alamat berbeda, dan alasan berbeda,” kata Mahfouz dalam siaran pers YouTube dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. urusan. Urusan, Rabu (18/1/2023) malam.

Mahfouz mengatakan, penyidik ​​menyampaikan kepada JPU bahwa kasus SP3 itu karena Keadilan restoratif.

Namun surat pemberitahuan kepada korban menyatakan bahwa SP3 dikeluarkan karena tidak cukup bukti.

“Itu satu masalah, untuk alasan berbeda, untuk berbagai pihak,” kata Mahfouz.

“Kemudian penyidik ​​dalam perkara ini juga perlu memeriksa mereka karena memberikan penjelasan yang oleh Hakim Praperadilan dijadikan dasar bahwa Putusan Praperadilan 3 dibatalkan hanya berdasarkan hasil rapat koordinasi (rapat koordinasi) saja. di Kemenko Polhukam,” ujar Mahfouz.

Baca juga: Gugatan praperadilan dikabulkan, kasus pemerkosaan Kemenkop UKM kembali dihentikan

Padahal, kenyataannya, rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hanya menyamakan persepsi bahwa kesepakatan itu salah.

Ia juga meminta pemerintah, melalui Mahfouz, untuk mempertimbangkan kembali kasus pemerkosaan seorang pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.


Dapatkan pembaruan Berita terpilih Dan Berita terkini Setiap hari dari Kompas.com. Yuk gabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, lalu gabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …