Komnas Perempuan menangani 3.728 kasus kekerasan terhadap perempuan

NanjombangNews – Komnas Perempuan menangani 3.728 kasus kekerasan terhadap perempuan

Komnas Brimbuan mengatakan telah menangani 3.728 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Republika.

Komnas Perempuan menjelaskan, dari ribuan pengaduan tersebut, 723 surat rujukan, 54 surat penjelasan, 61 surat rekomendasi, 7 saksi ahli dan 4 amicus curiae.

“Pekerjaan-pekerjaan tersebut mengalami peningkatan sebesar 47 persen jika dibandingkan dengan posisi tahun 2021,” ujar Komisioner Komnas Perimbuan, Feryanto Situhang dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023).

Veryanto mengungkapkan Komnas Perempuan sudah mengalami keterbatasan sumber daya. Pasalnya, dana pemerintah saat ini baru bisa dialokasikan untuk 1 dari 20 pegawai Unit Pengaduan dan Rujukan Komnas Perembuan sejak 2021.

“Masalah-masalah di ranah negara, khususnya terkait sengketa sumber daya alam, sengketa pertanian, dan rancangan strategi nasional masuk dalam pengaduan dan memerlukan tanggapan,” kata Phiri.

Untuk mengatasi masalah sumber daya, Komnas Perempuan bekerja sama dengan kementerian/lembaga dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Dua di antaranya menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kapolri dan Nota Kesepahaman Komnas Perempuan untuk KuPP (Kerja Sama Pencegahan Penyiksaan).

Selain itu, ia sangat mengisyaratkan pentingnya tahun ini bagi Komnas Perempuan sebagai 25 tahun reformasi dan 25 tahun berdirinya Komnas Perempuan. Komnas Perimbuan telah menetapkan jadwal pelaksanaan agenda reformasi, termasuk agenda penghapusan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya.

“Termasuk pentingnya mengawasi pelaksanaan berbagai undang-undang, peraturan, dan harapan publik termasuk UU Tindak Kekerasan Seksual dan undang-undang lain terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, RAN PE, RAN HAM, RAN P3AKS, dan RJ,” ujar Phiri.

Ia juga menyatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun politik di mana agenda kepemimpinan perempuan dan potensi konflik, termasuk yang terkait dengan kekerasan berbasis gender, dapat meningkat. Menurutnya, Komnas Perempuan menghadapi kondisi kelembagaan yang berisiko tahun ini.

“Jika jumlah SDM tidak berubah dan stagnan, ketersediaan anggaran, infrastruktur dan jaminan kesehatan tidak cukup untuk mendukung kerja Komnas Perempuan. Hal ini membuat Komnas Perempuan bergantung pada hibah,” kata Phiri.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …