Kepala desa diminta untuk meningkatkan prestasi daripada mengusulkan penambahan masa jabatan

NanjombangNews – Kepala desa diminta untuk meningkatkan prestasi daripada mengusulkan penambahan masa jabatan

Jakarta, NU online
Peneliti Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta Sonaji Zamroni mengatakan, alih-alih meminta perpanjangan jabatan, seharusnya kepala desa (Cadiz) memikirkan peningkatan kualitas dengan meningkatkan prestasi untuk pembangunan desa.

“Kalau niat pimpinan untuk meningkatkan kinerja, maka sebenarnya tidak perlu mengajukan jangka waktu sembilan tahun,” kata Nagy, sapaan akrabnya. NU onlineJumat (20/1/2023).

Alasannya, kata dia, alasan yang digunakan banyak kepala desa untuk menuntut perpanjangan masa jabatan adalah untuk mengurangi gesekan di masyarakat. Dia melanjutkan, sebenarnya perselisihan itu terjadi bukan karena masa jabatan yang singkat, melainkan karena kebijakan fiskal.

Jika alasannya mempersempit gejolak politik di desa, yang berubah adalah polanya. Karena nyatanya, masalah semakin sering terjadi karenanya Beli suara (membeli suara).

Ia menjelaskan, asal muasal persaingan politik dalam setiap pemilu selama ini adalah politik uang. Jika tujuannya untuk mencampuri urusan persaingan atau friksi politik, maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan politik uang dalam setiap pemilu.

“Jalan untuk menjadi pemimpin yang berprestasi adalah dengan memberikan pekerjaan nyata, tidak Beli suara. “Semudah itu,” jelas pria yang peduli dengan isu desa dalam adaptasi Indonesia ini.

Selain sebagai alternatif untuk mempersempit konflik politik, lanjutnya, menghilangkan kebiasaan bermain politik uang juga bisa berdampak pada pengurangan anggaran calon.

“Kami ingin membangun desa atau dusun, artinya kalau dibandingkan sudah ada Belcades dengan anggaran biaya rendah Jadi kalau mau pemilu enam tahun sekali atau lima tahun sekali untuk orang-orang yang bekerja dengan niat tulus melayani rakyat, sebenarnya ini bukan masalah besar,” kata Nagy.

Soal anggaran pilkada dari pemerintah yang memakan biaya besar, kata dia, tidak perlu heran karena sama dengan membangun infrastruktur sarana fisik.

Belqa Baik Membangun infrastruktur demokrasi, cara berpikir masyarakat pedesaan. Jika negara harus membayar dalam jumlah besar, tidak masalah. “Seperti mengadakan pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden,” katanya.

Namun dia menambahkan, jika pemerintah terus bersikeras menggelar pemilu demokratis yang mahal, juga tidak bijaksana jika menyetujui usulan perpanjangan jabatan dengan alasan pengurangan anggaran pemilu.

“Alasannya tidak masuk.”

Pengkhotbah: Pedang Rahmat
Editor: Eiz Lutfi

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …