Unhas dan Nuansa Neoliberalisme – Harian Fajar

NanjombangNews – Unhas dan Nuansa Neoliberalisme – Harian Fajar

Ditulis oleh: Firmansyah Demma, Mahasiswa Sastra Daerah Universitas Unhas 2019

Universitas Hasanuddin (Unhas) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di kawasan timur Indonesia, bahkan masuk dalam jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Mungkin menjadi kebanggaan bagi sebagian orang, terutama bagi birokrat kampus. Namun mungkin juga sebagian orang mengira ini hanyalah gambaran eksistensial.

Unhas tidak boleh dilihat hanya dari segi statusnya sebagai salah satu PTN terbaik, karena pencapaian predikat PTN terbaik hanyalah urusan administrasi yang tidak semua orang tahu atau mungkin karena hubungan diplomatik.

Sebagai universitas negeri dengan peminat yang banyak, Unhas juga harus dilihat dari tataran praktis. Baik dari segi kebijakan akademik maupun kebijakan non akademik.

Ini penting, agar ada perbandingan yang objektif. Intinya, agar kita bisa menilai apakah Unhas terus berbenah karena independensi idenya atau proses pembenahannya dibayangi oleh sesuatu yang ingin mencari keuntungan.

Mengapa hal ini harus ditelaah lebih dalam lagi, karena sesungguhnya persoalan pendidikan tinggi saat ini adalah “neoliberalisme”. Singkatnya, neoliberalisme dalam pendidikan tinggi adalah suatu sistem ekonomi politik yang berupaya mendorong pendidikan untuk melayani modal (uang) melalui komersialisasi pendidikan (commerce in education).

Tidak tertutup kemungkinan kampus PTN-BH telah terjebak atau kewalahan oleh neoliberalisme. Hal ini didasarkan pada kewenangan Unhas untuk mengatur segala bentuk kebijakan akademik dan non akademik.

Salah satu hal berbahaya tentang neoliberalisme adalah komersialisasi pendidikan. Ini merupakan langkah yang diambil kampus dalam menerapkan sistem atau prosedur jual beli yang ingin memperdagangkan segala sesuatu yang ada di kampus, misalnya sarana dan prasarana.

Saat ini, Unhas tampak mempraktekkan pemasaran pendidikan. Hal ini bisa kita buktikan dengan banyaknya kebijakan kampus yang mengarah pada keuntungan.

pemasaran kampus

Dalam penggunaan gedung, Unhas tidak menyediakan jasa pinjaman konstruksi, melainkan menyediakan jasa sewa gedung. Beberapa bangunan, seperti Baruga Andi Prince Pettarani, disewakan dengan harga Rs. 1.000.000, IPTEK Rp. 750.000, dan Ruang Pertemuan Ilmiah (GPI) Rp. 500.000.

Angka-angka di atas mungkin tidak menjadi beban birokrasi kampus. Namun bagi mahasiswa, hal ini menjadi beban bagi aktivitas di kampus. Padahal, mahasiswa berhak menggunakan fasilitas kampus untuk membangun kemampuan, minat bakat, atau pengetahuan.

Adanya biaya penggunaan gedung menandakan bahwa tidak semua mahasiswa dapat menggunakan dan menikmati fasilitas kampus di Unhas. Juga sebagai bentuk pembatasan birokrasi kampus terhadap penggunaan gedung. Ini adalah kampus yang sama yang sengaja membatasi kegiatan positif mahasiswa.

Pengembangan Hotel Onhas

Pembangunan hotel di kawasan kampus tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi di kalangan mahasiswa Unhas. Sebab, Unhas sebagai lembaga keilmuan sebenarnya menawarkan sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkembangan pendidikan.

Jika alasan mendirikan Hotel Unhas karena kampusnya yang kurang fasilitas, sepertinya tidak masuk akal. Karena kalau dilihat sebenarnya bukan kekurangan fasilitas, tapi kebijakan penggunaan fasilitas cenderung eksklusif dan ekonomis.

Sekali lagi, ini adalah desain untuk pemasaran pendidikan. Area kampus digunakan untuk menghasilkan keuntungan besar melalui desain ini.

Bayangkan saja kampus ini membangun hotel di area kampus dengan 79 kamar dengan desain modern yang sederhana. Tipe kamar yang ditawarkan adalah 64 kamar deluxe, 10 junior suite, empat executive suite, dan president suite dengan satu kamar tidur.

Apakah terkait dengan perkembangan pendidikan? Atau apakah itu semua yang dibutuhkan mahasiswa Unhas? tentu saja tidak! jadi kenapa? Sekali lagi, untuk memaksimalkan keuntungan.

Jika kampus membuat museum sains, itu mungkin lebih masuk akal. Bukannya menciptakan hotel yang bagus untuk pengembangan pendidikan.

Kehadiran Hotel Unhas menandakan bahwa Unhas telah gagal mempertahankan citranya sebagai kampus yang ingin mencetak akademisi dan sarjana. Terlepas dari itu, Unhas semakin menunjukkan dirinya sebagai kampus universitas yang dibayangi oleh neoliberalisme melalui komersialisasi pendidikan.

Pentingnya mendorong implementasi UU Republik Irak No. 12 Tahun 2012, Bab I, Pasal 3

Berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2012, Bab 1, Pasal 3, pendidikan tinggi didasarkan pada kebenaran ilmiah, kearifan, kejujuran/transparansi, pemerataan/kesetaraan dalam pendidikan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, keragaman, dan keterjangkauan.

Unhas saat ini sepertinya sudah melupakan prinsip-prinsip pendidikan. Oleh karena itu, perlu kita kembalikan kepemimpinan Unhas untuk menerapkan prinsip-prinsip pedagogik tersebut.

Mengapa hukum harus dibayar? Sebab jika hukum tersebut diterapkan secara intensif oleh pihak kampus, maka akan mengembalikan semangat pendidikan tinggi pada asas-asas baiknya. Komersialisasi pendidikan telah menjadi bentuk nyata penyimpangan pendidikan tinggi dari prinsip-prinsipnya.

Mengembalikan prinsip ini merupakan salah satu solusi konseptual untuk mewujudkan perguruan tinggi sebagai representasi perguruan tinggi, yang tidak berpihak pada kategori atau kelompok tertentu.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …