Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mempersiapkan strategi yang matang untuk melindungi ruang publik menjelang Pemilu 2024

NanjombangNews – Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mempersiapkan strategi yang matang untuk melindungi ruang publik menjelang Pemilu 2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng sejumlah pihak untuk mendukung Pilkada serentak 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak dan Pemilihan Presiden (Pelkada) Provinsi 2024 harus mencerminkan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyiapkan tiga strategi di tingkat hulu, menengah, dan hilir untuk menjaga demokrasi di ruang digital pada pemilu serentak.


Hassim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, mengatakan saat membacakan catatan tertulis dari Dirjen Media dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pada rapat koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Subbidang Media dan Komunikasi Publik, Rabu (18/1/2023) di Tangerang Selatan, Banten.


“Kemenkominfo berupaya melestarikan demokrasi di ruang digital melalui tiga level strategi ini sebagai upaya memerangi penyebaran hoaks, misinformasi, dan ujaran kebencian. Tujuan utamanya adalah terselenggaranya pemilu 2024 yang baik dan serentak. ”


Dia mengatakan implementasi yang baik akan memastikan hasil pemilu yang dapat diandalkan. Diyakini bahwa persaingan akan berjalan sehat karena adanya komunikasi partisipatif, tingkat keterwakilan politik warga yang lebih tinggi, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.


Pada tahap pengenalan, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalankan program literasi digital, yang meliputi keterampilan digital, etika digital, literasi digital, dan keamanan digital. Program ini dilaksanakan dalam skala besar dan melibatkan berbagai komunitas.


Pada tahap menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil tindakan cepat dalam menangani dan menghapus akses ke konten bertanda negatif di situs web dan platform digital. Per 4 Januari 2023, Kominfo telah menangani atau memblokir 1.321 konten terkait kebijakan yang menipu.


“Ini memberikan sinyal bahwa akan ada lebih banyak ketika kampanye politik dimulai,” kata Hashim.


Di tingkat hilir, Kemenkominfo melakukan upaya penegakan hukum bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Upaya ini akan mendukung lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan.


Namun, Hashem menegaskan menjaga demokrasi di ruang digital bukan hanya tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena itu diperlukan kerja sama semua pihak. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, antara lain Komisi Pemilihan Umum, Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu, hingga Polri untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang berjalan baik. berlangsung.


Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdit Penanganan Konflik Direktorat Jenderal Politik dan Administrasi Publik (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Anug Kurniawan mengungkapkan, pihaknya telah melakukan beberapa langkah upaya mengidentifikasi potensi kelemahan dalam tahapan kampanye pada pilkada serentak 2024. Salah satunya adalah kerjasama dengan pemangku kepentingan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Bimda) agar tidak terjadi bentrokan saat kampanye.


“Kami mendesak pemerintah daerah untuk memetakan potensi konflik, terutama saat kampanye,” kata Anuj.


Kementerian Dalam Negeri juga akan menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang intelijen kepada sekitar 750 pegawai negeri sipil (ASN). Langkah itu bertujuan untuk menyadarkan potensi konflik dan kerawanan di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, ada 138 konflik seperti tawuran di tahun 2021.


“Tahun 2022 akan ada 166 konflik,” katanya.


Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan masa kampanye pemilihan serentak 2024 akan dilaksanakan selama 75 hari sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara akan dilaksanakan pada Rabu (2/2). /14/2024).

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …