PBNU melarang kampanye yang mengatasnamakan NU

NanjombangNews – PBNU melarang kampanye yang mengatasnamakan NU

Jakarta, Nan Jombang News – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) melarang kampanye yang mengatasnamakan organisasi dan atribut NU.

Ketua serikat, Fakhrur Rozi, mengatakan partainya akan memberikan sanksi jika ada partai di dalam organisasi yang mengatasnamakan NU.

Sebab, NU tidak berafiliasi dengan partai politik atau calon presiden manapun.

“Kalau ada yang melakukan, akan mendapat teguran dan sanksi dari PBNU karena melanggar disiplin organisasi,” ujar Fakhrour. Kompas.comRabu (18/1/2023).

Baca Juga: Kiai dan Bu Nyai Jadi Aktivis PKB dan PBNU: Silakan, Asal Tak Unggul Nama NU

Namun, PBNU tidak melarang kiai dan nyai berkampanye selama tidak memiliki ciri organisasi.

Menurut Fahrur, Kyai dan Bo Nyai memiliki hak untuk berbicara secara bebas dan mendukung capres dan cawapres pilihannya.

Pernyataan ini juga menanggapi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Majelis Syuro DPP PKB pekan lalu, agar mereka menjadi kiai dan nyai kampanye PKB.

“Setiap orang, termasuk kyai, memiliki hak politik dan kebebasan berekspresi yang harus dihormati. Tentu dia bisa mengkampanyekan siapa saja, asal tidak memiliki nama dan atribut organisasi NU,” ujarnya.

“Padahal pesantren merupakan lembaga yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kyai dan Bo Nyai,” kata Fakhrour.

Sementara terkait larangan kampanye di lembaga atau kantor keagamaan, Fakhrour meminta warga NU mematuhi aturan yang berlaku.

Baca juga: Bendera Partai Ummat Dikibarkan di Masjid, PBNU: Harus Ada Hukuman Jelas

Di sisi lain, dia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) memberikan batasan yang jelas agar aturan ini tidak multitafsir.

Kementerian Agama perlu mengatur apa saja klasifikasi lembaga keagamaan.

“Apapun yang tergolong lembaga keagamaan. Tapi NU tidak bisa digunakan untuk mendukung capres atau partai,” kata Fakhrour.

Sebelumnya diberitakan, kiai dan nyai yang menjadi aktivis (gurkham) pada Pilpres 2024 akan melakukan komunikasi publik melalui kiai.

Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama, tetapi juga menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

PKB juga menyusun cara komunikasi dan kampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

Baca juga: PBNU Minta Konfirmasi Larangan Kampanye di Rumah Ibadah

Karena itu, ulama meminta Chak Amin segera mengumumkan calon presiden dan wakil presiden mana yang akan diusung PKK.

Padahal, para ulama ini menetapkan batas waktu hingga Maret 2023 atau sebelum puasa Ramadhan.

PKK mengatakan, “Menurut pandangan Kyay, semakin cepat pasangan presiden dan wakil presiden ditentukan, maka Kyay akan menjadi gurkham. Nanti di bulan Ramadhan akan ada acara keagamaan, yang memang bisa menjadi kampanye.” Wakil Ketua Jazeel Al-Fuwaid saat rapat di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).


Dapatkan pembaruan Berita terpilih Dan Berita terkini Setiap hari dari Kompas.com. Yuk gabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, lalu gabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …