KPU membantah tudingan menerima arahan minor untuk meloloskan partai politik

NanjombangNews – KPU membantah tudingan menerima arahan minor untuk meloloskan partai politik

Jakarta, IDN Times – Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashem Asiri membantah tudingan Istana memerintahkan Persatuan Partai Politik untuk meloloskan beberapa partai politik untuk ikut pemilu 2024.

“Tidak benar (ada arahan dari istana). Katanya KPU independen. Jadi tidak ada (arahan) seperti itu,” ujarnya saat ditemui di kawasan Jakpus, Rabu (18/1/2018). 2023). .

Baca juga: Eric Thuhir: Pak Ganjar dan Saya Selalu Bersama Tapi “Ojo Kissusu”

1. Mahfouz mengaku telah menghubungi Sekretaris Jenderal Federasi, dan membantah ikut campur dalam pemilu

Presiden serikat menyangkal adanya arahan dari istana untuk meloloskan partai politik tertentuKantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfouz telah menghubungi Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sotrisno. Ia mengklaim seruan yang terjadi pada 10 November 2022 itu tidak untuk mengganggu proses pemilu 2024.

Nama Mahfouz juga terseret dugaan kecurangan pemilu karena sejumlah LSM anggota Aliansi Masyarakat untuk Pemilu Garda Bersih menunjukkan bukti adanya komunikasi antara anak di bawah umur dengan Kemenko Polhukam ke KPU Pusat. Hal itu terjadi saat Koalisi Masyarakat Perlindungan Pemilu Bersih menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia II DPR, Rabu (1/11/2023).

“Tanggal 10 November 2022, saya menghubungi Sekjen KPU Pak Bernard. Saya bukan meminta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu. Namun, saya ingatkan KPU agar bertindak profesional karena ada rumor yang beredar bahwa KPU belum lolos,” kata Mahfouz dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/1/2023) bahwa “dia mendapat pesan dari kekuatan eksternal.”

Mahfouz mengatakan, pesan-pesan tersebut diawali dengan permintaan untuk meloloskan pihak-pihak tertentu. Namun, ada juga permintaan agar beberapa partai sengaja di-black out agar tidak lolos pemilu.

“Oleh karena itu, saya ingatkan KPU agar bertindak profesional. Jangan menerima perintah dari (partai) dari luar,” ujarnya lagi.

Mahfouz juga meminta hadirin untuk menanyakan langsung kepada Presiden dan Sekjen KPU tentang kontak yang dilakukannya. Ia juga tak memungkiri setelah menghubungi Sekjen Federasi, pihaknya menerima hasil verifikasi tersebut.

Baca Juga: KPU Tangkap Penonton KWI, Minta Dukungan di Pilkada 2024

2. Mengawal Pemilu Bersih Terungkap Bukti Ketua KPU Beri Instruksi untuk Loloskan Partai Gelora

Lanjutkan membaca artikel di bawah ini

pilihan Editor

Presiden serikat menyangkal adanya arahan dari istana untuk meloloskan partai politik tertentuMantan Komisioner Serikat Partai Kroasia (KPU) periode 2012-2017, Nefis Gumay (dokumen pribadi)

Perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumi, juga menghadirkan sejumlah bukti di RDPU terkait dugaan kecurangan selama proses pemilu. Salah satunya terjadi pada tahap verifikasi parpol peserta 2024.

Di ruang rapat, Hader menunjukkan sejumlah pesan singkat dari Ketua KPU Pusat Hashem Asiri kepada KPU daerah. Isinya mengharuskan pihak Gelora memenuhi persyaratan (MS) dalam verifikasi administrasi dan pengecekan fakta.

Padahal, kata Haddar, partai Gelora sebelumnya tidak banyak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu.

“Kami mendapat tuntutan atau instruksi dari KPU pusat untuk melakukan perubahan data dari hasil cek fakta yang pada gilirannya mengubah kesimpulan, sehingga data hasil cek fakta diubah kemudian dieksekusi lagi dan dibuat transkripnya. dan lampiran yang memuat hasil fact check masing-masing pihak dari masing-masing daerah atau kota.

Hadar menambahkan, KPUD menggelar rapat penuh setelah mendapat instruksi dari KPU pusat meminta “bantuan” pihak Gelora. Menurutnya, ada empat anggota PPK di satu kabupaten/kota yang tidak disebutkan namanya, yang bersedia mengikuti instruksi Hasim.

Baca juga: Al-Hasnini Lapor Ketua Serikat ke Polisi Soal Dugaan Pelecehan Seksual

3 – Menjaga pemilu yang bersih mengungkapkan dugaan hubungan antara anak di bawah umur dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan pertemuan ditutup.

Presiden serikat menyangkal adanya arahan dari istana untuk meloloskan partai politik tertentuIlustrasi parpol peserta pemilu (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara itu, ketika petugas kebersihan pemilu menyebut adanya dugaan keterlibatan anak di bawah umur dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, pansus kedua tiba-tiba meminta agar rapat digelar secara tertutup. Haddad memprotes keinginan Dooley untuk mengubah pertemuan menjadi pertemuan tertutup. Sebab, menurut Hadar, hasil dugaan manipulasi data merupakan informasi publik, sehingga pertemuan harus tetap terbuka.

Namun, Dooley tidak bergeming. Dooley berpendapat, pertemuan itu seharusnya dilakukan secara tertutup karena hasil koalisi menyebutkan sejumlah lembaga.

“Soalnya penyebutan nama lembaganya, nanti saya khawatir akan terkonfirmasi. Berita ini harus kita konfirmasi. Nanti tersebar kemana-mana, makanya saya minta persetujuan teman-teman pimpinan untuk dipindahkan ke tertutup (rapat),” ujarnya lagi.

Baca juga: Anggaran Tetap Stagnan, Mantan Ketua KPU: Jangan Buat KPU Mengemis!

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …