Kekuatan dan Tantangan Pilpres 2024

NanjombangNews – Kekuatan dan Tantangan Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Partai Girindra dan Partai Kebangkitan Bangsa telah terbentuk sejak 13 Agustus 2022.

Namun, koalisi belum pernah mengumumkan calon presiden (cawapres) dan calon presiden (cawapres) mana yang akan didukungnya pada Pemilu 2024.

Kedua partai politik (kedua parpol) sepakat soal pencalonan presiden menjadi kewenangan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Grindra, dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKK.

Baca Juga: PKB Sebut Cak Imin Bertemu Prabowo Pekan Ini, Bahas Hasil Ijtima Ulama Nusantara

Namun, dinamika politik yang berbeda terjadi di internal koalisi. Dilihat dari desakan kader kedua partai politik tersebut untuk mencalonkan presiden umumnya, muncul isu bahwa Prabowo akan mendampingi Jangar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Bilbers) 2024, menandakan PKK hengkang setelah salah satu elitenya menyatakan bahwa pihaknya telah membuka peluang kerjasama dengan partai Nasdim.

Belakangan, Gerindra mengaku sedang mempertimbangkan sejumlah nama selain Muhaimin untuk menjadi wakil Prabowo.

Namun, Sekjen Partai Grindra Ahmad Mozani menyebut Muhaimin paling mampu mendampingi Prabowo sebagai capres.

Di sisi lain, hasil rapat ulama se-nusantara yang diselenggarakan dewan yang didominasi PDP mendesak pencalonan calon presiden dan wakil presiden segera diumumkan sebelum Ramadhan.

Jazeel Al-Foyd, wakil presiden PKK, mengatakan Muhaimin tidak harus mengisi kursi calon RI-2 dari koalisi.

“Nama aliansi itu tidak ada paksaan. Hanya ada pertimbangan yang harus dirumuskan secara rasional,” kata Jazelul saat ditemui di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Baca Juga: Gerindra Akui Tak Pernah Lelah Tawaran Prabowo Jadi Presiden

Namun, menurut Jazilul, aliansi Gerindra-PKB sangat mungkin bubar di tengah jalan, jika tidak bisa mencapai kesepakatan.

“Misalnya nanti kalau tidak ada kesepakatan, ya seperti pacaran. Ya nggak jadi nikah,” ujarnya.

Duet yang menguntungkan

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IDS) Ahmad Khwarul Umam menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Muhaimen akan saling menguntungkan.

Alasannya, pertama, Prabowo tidak memiliki basis kuat di Jawa Timur (Jatim). Jelas, daerah itu mengandung komponen PKB.

Imam menilai Prabowo perlu mendongkrak atau meraih suara di Jatim karena hal itu tidak terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Mengingat PKB memiliki akar yang kuat di Jawa Timur, maka perlu dikoordinasikan dengan keinginan Prabowo dan Mohemin untuk maju di Pilpres 2024. Sehingga terjadi pertukaran kepentingan atau menjualkan kata Um Kompas.comRabu (18/1/2023).

Kedua, PKK dan Gyrendra memiliki kesamaan yaitu merupakan dua partai politik yang kepemimpinannya dikontrol secara terpusat.

Baca Juga: Nama Cawapres Prabowo Banyak Dibicarakan, Gerindra: Nama Cak Imin Menguasai

Apalagi, bergabungnya kedua partai politik itu memenuhi batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi di DRC.

Imam menilai, keputusan mengusung Prabowo Mohimeen tidak akan menimbulkan perpecahan di tubuh partai politik.

“Oleh karena itu, keputusan kedua partai untuk bersatu tidak akan menimbulkan masalah politik di dalam partainya,” katanya.

Tanpa penantang yang sama kuatnya, lanjut Amami, Prabowo yang dominan berpotensi memenangkan Pilpres 2024.

“Kalau lawannya kurang kompetitif, duet Prabowo-Dominan berpotensi mengungguli,” ujarnya.

Prabowo masih meragukannya

Di sisi lain, Imam menilai Prabowo masih ragu berpasangan dengan Mohemeen.

Mantan Danjen Kopassus itu tak yakin Muhaimin akan meningkatkan elektabilitas keduanya menuju kemenangan di Pilpres 2024.

“Akibatnya, negosiasi Girindra dan PKK menjadi sulit,” ujarnya.

Baca Juga: Sebagai kader, Sandiaga dinilai patuh dan loyal kepada Prabowo

Dia menambahkan, kecurigaan Prabowo semakin kuat karena hubungan PKK dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampak rapuh. Dengan demikian, dampak perolehan suara utama NU tidak terlalu mengakar seperti pada pemilihan presiden sebelumnya.

Dia mengatakan bahwa “kurangnya komunikasi antara ketua Federasi Nasional Serikat Buruh Oman Yahya Chollil Stakov dan Muhaimin akan membuat struktur universitas nasional tidak sejalan dengan permainan politik PKK.”

Selain itu, kata Emam, banyak kiai dan ulama NNU yang masih tidak setuju dengan langkah politik Prabowo yang dinilai menggunakan isu politik agama pada Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Presiden 2019.


Dapatkan pembaruan Berita terpilih Dan Berita terkini Setiap hari dari Kompas.com. Yuk gabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, lalu gabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …