Kapolri pada Rakor Forkopimda Nasional: Memberikan bantuan penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi

NanjombangNews – Kapolri pada Rakor Forkopimda Nasional: Memberikan bantuan penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi

Jawa Barat, Koranpelita.co – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan strategi Polri dalam memitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi yang tidak menentu.

Hal itu dikutip Kapolri saat menjadi pembicara dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Mengendalikan Inflasi” yang digelar di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

“Rekan-rekan polisi sedang menghadapi situasi gejolak ekonomi global di mana kami memiliki strategi mitigasi yang sangat perlu diterapkan,” kata Seagate.

Seagate mengungkapkan, polisi harus memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harganya. Melindungi APBN sebagai shock absorber, memperkuat investasi dan mengarahkan industri, serta menjaga pasar lokal.

Kapolri juga mengatakan, personel Polri harus bekerja sama dengan TNI dan semua pihak untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtipmas). Stabilitas Kampus merupakan prasyarat karena kita memang harus menjaganya, apalagi kita memasuki tahun politik.

Lebih dalam lagi, Sigit menginstruksikan seluruh jajaran di wilayah Indonesia untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah (Pemda) terkait penggunaan anggaran tersebut.

“Seringkali yang menjadi masalah adalah adanya keraguan terhadap penggunaan dana yang tersedia di daerah. Saya meminta rekan-rekan, terutama tim kerja dan teman-teman yang terlibat di dalamnya, untuk benar-benar membantu penggunaan anggaran tersebut,” kata Seagate.

Sigit menjelaskan, penggunaan APBN dan APBD merupakan salah satu hal yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian dari investasi. Ingat, jika diserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 hingga 1,7 persen.

“Baik dana alokasi umum maupun dana alokasi swasta dll. Pastikan bisa diakomodasi. Kalau presiden minta lebih dari 90 persen, bagaimana caranya agar putaran bisa berjalan di daerah,” kata Seagate.

Oleh karena itu, Seagate menekankan, semua personel kepolisian harus memberikan bantuan profesional sehingga tidak ada pertanyaan untuk mengakomodasi anggaran saat ini.

“Saya ingatkan jangan menjadi bagian dari masalah. Kami mengarahkan. Jadi yang tepat mendampingi pemda. Jadi tidak ada lagi persoalan menggunakan dana yang ada,” jelas Siget.

Di sisi lain, Sigit juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) melalui pemanfaatan dan penyempurnaan katalog elektronik yang ada.

Menurutnya, harus ada kerjasama yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Karena itu, pada awal tahun ini semua tata letak sudah bisa segera diimplementasikan.

“Ini menjadi sangat penting sehingga tidak ada keraguan dan benar-benar dapat diserap dengan baik. Tentu saja masalah dapat diselesaikan, termasuk jika diperlukan produk tertulis untuk menetapkan dasar hukum penggunaan anggaran, itupun bisa dikerjakan.” (rls/sam).

bertanggung jawab

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …