Dokter. Nenek Rahayu, Ketua Dewan Pers yang aktif di bidang hukum dan kesetaraan gender

NanjombangNews – Dokter. Nenek Rahayu, Ketua Dewan Pers yang aktif di bidang hukum dan kesetaraan gender

Pekan lalu, Jumat (13/1/2023 tepatnya) menjadi pekan bersejarah bagi pers Indonesia. Untuk pertama kalinya, seorang perempuan diangkat sebagai ketua Dewan Pers untuk sisa periode 2022-2025.

adalah dr. Ninik Rahayu yang terpilih berdasarkan keputusan rapat paripurna anggota Dewan Pers. Ninik memangku jabatan Ketua Dewan Pers yang kosong sejak meninggalnya Profesor Azyumardi Azra pada 18 September 2022.

Lalu siapa dr. Nenik Rahayu?

Dalam keterangan resmi Dewan Pers yang diterima MNA, Selasa (17/1), perempuan kelahiran Lamongan, 23 September 1963 ini dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang hukum dan kesetaraan gender. Ia sehari-hari bekerja sebagai dosen hukum di perguruan tinggi dan program pendidikan dan pelatihan untuk kantor dan lembaga hukum sejak tahun 1987 hingga sekarang.

Ninik meraih gelar PhD di bidang Hukum dari Universitas Jember, Jawa Timur, pada 27 April 2018.

Selain itu, kiprahnya di dunia organisasi dan lembaga juga tidak main-main. Ninik menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan periode 2006-2009 dan 2010-2014, anggota Ombudsman RI periode 2016-2021, dan profesional Lemhannas RI sejak 2020.

Sebagai seorang akademisi dan aktivis, artikel-artikelnya dapat ditemukan di berbagai jurnal ilmiah lokal dan internasional. Ninik sering menerbitkan artikel yang membahas isu gender, hukum, dan politik. Diantaranya Politik Hukum Perkawinan dalam Musawa Journal of Gender and Islamic Studies, dan Gender Equality dalam Rule of Law dan Implementasinya di Indonesia dalam Jurnal Legislasi Indonesia.

Selanjutnya, kebijakan pekerja migran Indonesia dan kerentanan perempuan pekerja migran menjadi korban perdagangan orang: tinjauan legislasi terkini di Jurnal Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara, dan kebijakan hukum kekerasan seksual di Indonesia di Jurnal Hukum , Kebijakan dan Globalisasi. Untuk melengkapinya, Ninik menulis buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Selain itu, Ninik juga aktif sebagai direktur JalaStoria. JalaStoria adalah asosiasi dengan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif yang aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi.

Berbagai pengalaman dan kemampuannya di bidang hukum mengantarkan Ninik terpilih sebagai anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari Unsur Tokoh Masyarakat, terhitung sejak 18 Mei 2022.

Di Dewan Pers, ia menjabat sebagai Ketua Komite Penelitian, Pendataan, dan Sertifikasi Jurnalistik, sebelum akhirnya diangkat menjadi Ketua Dewan Pers untuk sisa masa keanggotaan 2022-2025, efektif 13 Januari 2023. (AK //R1/RS2)

Kantor Berita Miraj (MENA)

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …