Amazing Para ahli mengapresiasi kerja sama antara TPIP dan TPID yang mampu meredam volatilitas harga pangan

NanjombangNews – Para ahli mengapresiasi kerja sama antara TPIP dan TPID yang mampu meredam volatilitas harga pangan

Dilansir reporter Tribunnews.com, Sharrol Imam

NanjombangNews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Birum Bolog untuk mengendalikan kenaikan harga beras di 79 kabupaten.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya lebih tinggi dari inflasi nasional sebenarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Jember Adhitya Wardhono mengungkapkan bahwa beras selalu menjadi kontroversi setiap tahunnya.

Khusus pada akhir tahun 2022, Indonesia mengimpor beras. Beras merupakan komoditas pangan yang perlu dipantau harganya.

Oleh karena itu, neraca komoditas yang diterapkan Badan Pangan Nasional (BPN) harus jelas, akurat, dan mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait secara lebih maju.

Baca juga: Komitmen Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan selama tahun 2023

“Dengan demikian, komoditas ini masih menjadi penyumbang utama inflasi pada Januari 2023. Merujuk informasi dari BI (2023), beras setidaknya merupakan salah satu dari empat komoditas pangan penyumbang inflasi, kecuali cabai, paprika merah, dan cabai. bawang merah, ujarnya: Selasa (17/1/2023).

Menurut Aditya, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar.

“Pastikan stok beras nasional mencukupi. Jika dirasa ada pergerakan harga yang dapat mengganggu daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan menjadi pemicu inflasi, kebijakan strategis antarlembaga harus dilakukan,” ujarnya. dikatakan.

Dia mengatakan bahwa strategi pengendalian harga seperti operasi pasar dan pasar tawar-menawar jangka pendek sangat dibutuhkan.

Apalagi Indonesia kini sedang berusaha pulih dari wabah, sehingga perlu kontinuitas dan konsistensi untuk mengendalikan inflasi pangan.

“Masyarakat masih terpukul secara ekonomi akibat pandemi. Oleh karena itu, pengoperasian pasar sembako murah, khususnya beras, setidaknya dapat meredam guncangan kenaikan harga pangan dalam jangka pendek,” ujarnya.

Namun, Adhitya menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang.

Hal ini karena strategi pasar murah atau operasi pasar berpotensi menimbulkan moral hazard pasar jika diterapkan dalam jangka panjang.

Baca juga: Laporan Risiko Global 2023: Konflik Geo-ekonomi Berujung pada Krisis Energi dan Pangan

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan yang dapat mendukung ketersediaan pangan, yaitu: seperti peningkatan hasil padi skala besar, penataan kelembagaan antar instansi terkait, pemuliaan benih unggul yang tahan perubahan iklim dan hama penyakit, serta sistem distribusi pangan yang membutuhkan koordinasi yang sangat erat antara yang bersangkutan.

“Terkait inflasi harga pangan yang bergejolak, pola penurunan inflasi harga pangan melalui koordinasi antara lembaga negara dan pemerintah menjadi agenda penting yang harus dilaksanakan awal tahun ini,” ujarnya.

Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia.

Dikatakannya, “Membangun hubungan yang kuat tidak hanya mencakup pertukaran informasi, tetapi juga bidang analisis strategis yang sepadan dengan kenaikan harga pangan dan kelangkaan pasokan pangan, terutama beras.”

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …