Amandemen UU Desa Masuk Prolegnas DRC RI 2023 Ratusan Kepala Desa Pulang ke Kecamatan

NanjombangNews – Amandemen UU Desa Masuk Prolegnas DRC RI 2023 Ratusan Kepala Desa Pulang ke Kecamatan

Bojonegororo (beritajatim.com) – Kesatuan Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro ke Jakarta untuk rapat dengan DPR RI. Sebanyak 262 kepala desa menuntut revisi UU Desa dan mendapatkan dana desa sebesar 10% dari APBN.

Menurut Kepala Desa Bojonegoro Anam Warcito, pihaknya juga turun ke Jakarta untuk menuntut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Kepala Desa yang tadinya 6 tahun, menjadi 9 tahun.

Isu kedua yang diangkat adalah kewajiban pemerintah pusat untuk menyediakan dana ke desa hingga 10 persen dari APBN. Pada Rabu (18/1/2023), dia mengatakan: “Untuk seluruh Indonesia, penyaluran DD 10 persen belum terpenuhi, dan masih sekitar 7,8 persen dari APBN.”

Pihaknya meminta DRC menyampaikan tuntutan sejumlah kepala desa langsung ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

“Untuk pembahasan revisi harus masuk program legislasi nasional. Untuk masuk program legislasi nasional harus ada keputusan dari legislatif dan pemerintah.”

Untuk itu, lanjutnya, kepala desa akan menunggu Baleg memasukkan agenda prioritas dalam pembahasan tahun 2023. “Kalau disetujui kita kembalikan dan kalau tidak masuk program legislasi nasional kita tetap di sini. ,” dia berkata.

Lanjutnya, perpanjangan masa jabatan presiden ini, situasi politik di Belkades sangat dekat dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, untuk memulihkan komunitas yang menguntungkan ini membutuhkan waktu yang lama. “Seringkali setelah Pelkades, masyarakat terpecah menjadi dua pendukung,” jelasnya.

Alasan lainnya, kepala desa memiliki lebih banyak ruang untuk memulihkan keselarasan sosial setelah pemilihan desa. “Sehingga masa jabatan 9 tahun, efisiensi biaya politik lebih murah, dan fokus pembangunan dan pendampingan terhadap situasi politik dan sosial di desa dapat lebih berkembang,” terangnya.

“Kami berharap dari pak lurah agar setelah UU No 6 Tahun 2014 masuk program legislasi nasional 2023, segera dilakukan pembahasan agar revisinya bisa segera terbit tahun 2023. Sekarang kita sudah pulang,” pungkas Anam.

Padahal diketahui, dari hasil audiensi, semua fraksi di Baleg sepakat memasukkan perubahan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam program legislasi nasional prioritas yang akan dibahas pada 2023. Dalam audiensi tersebut, Kepala Desa menemui Sofmy . Dasco Ahmed, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra dan Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas dari Fraksi Gerindra. [lus/beq]

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …