Wow Sri Mulyani: Presiden Jokowi geram dengan dana pemda yang tersendat Rp 123,7 triliun

NanjombangNews – Sri Mulyani: Presiden Jokowi geram dengan dana pemda yang tersendat Rp 123,7 triliun

Perusahaan TEMPODan Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dana Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan saat ini mencapai Rp 123,74 triliun per Desember 2022. Seperti yang dikatakan Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampak marah karena daerah tidak menggunakan dana APBD-nya. dalam posisi maksimal dan satu-satunya di bank.

Baca Juga: Sri Mulyani: Dana Pemprov di Perbankan Rp 123,7 T di penghujung 2022, tertinggi dalam 3 tahun terakhir

“Kami akan terus bekerja sama dengan daerah untuk terus memastikan optimalisasi anggaran yang dialokasikan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Januari lalu. 17, 2023.

Sri Mulyani menjelaskan, dana pemda tercatat turun 48,4 persen dibanding bulan sebelumnya.bulan demi bulan / metrik ton) 239,8 triliun rupiah. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya (Secara tahunan/tahunan), angka tersebut meningkat 9,14 persen dari Rp 113,38 triliun pada Desember 2021.

Penurunan saldo pemerintah daerah di sektor perbankan pada Desember 2022 dibandingkan bulan sebelumnya disebabkan adanya peningkatan realisasi belanja daerah periode Desember 2022.

Namun jika dilihat lebih jauh, kata Sri Mulyani, saldo dana per Desember 2022 merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan tingginya pendapatan daerah yang tidak diikuti dengan internalisasi belanja yang optimal.

Baca Juga: Sri Mulyani Kepada Kementerian dan Pemda: Anggaran Harus Dikelola Lebih Cermat, Jangan Korupsi

Pada tahun 2022, Pendapatan Pokok Provinsi (PAD) tercatat sebesar Rp288,17 triliun yang didominasi oleh pajak provinsi sebesar Rp209,47 triliun.

Sri Mulyani mengatakan transfer ke Dana Desa dan Kecamatan (TKDD) yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp816,2 triliun pada 2022. Angka tersebut naik 3,9 persen (y-o-y) dari Rp785,7 triliun pada 2021 seiring komitmen pemerintah untuk pemulihan dan pembangunan ekonomi di wilayah.

Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, APBN 2023 tetap menjadi alat penting untuk melindungi perekonomian dan masyarakat dari risiko resesi global dan guncangan geopolitik.

“Anggaran 2023, pendidikan Rp612 triliun; perlindungan sosial Rp476 triliun; kesehatan Rp178 triliun; ketahanan energi Rp341 triliun; ketahanan pangan Rp104 triliun; infrastruktur Rp392 triliun,” kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani pun meminta pemerintah daerah dan APBD menyamakan upaya pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggunakan APBD secara bijaksana dan bijaksana dalam memutar roda perekonomian. Dengan demikian, kas daerah yang mengendap di bank tidak menumpuk.

“Berbagai hal yang dapat digunakan untuk mengendalikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi adalah APBD ketahanan pangan,” jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan pada tahun 2022, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp104 triliun untuk upaya ketahanan pangan. Sedangkan di daerah masing-masing bisa mengalokasikan Rp 14,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan di daerah.

Begitu juga dalam penyaluran dana bansos, tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp476 triliun dan pemerintah daerah Rp19 triliun.

Baca Juga: Dongkrak Pemulihan Ekonomi 2022, Sri Mulyani Ingatkan Tetap Waspada

Penggabungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD dapat berjalan beriringan, guna meningkatkan daya beli masyarakat. Karena Indonesia memiliki tujuan untuk dapat dengan cepat menurunkan tingkat kemiskinan yang ekstrim dan dwarfisme.

Sri Mulyani berharap pada tahun 2023, pemerintah daerah juga dapat tetap mengalokasikan APBD dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Menurut Sri Mulyani, peran Kepala Daerah dalam pengelolaan APBD sangat penting.

“Karena anggarannya ada, ini jadi masalah Kepemimpinan Dan menyerahkanDimana para pemimpin daerah melihat dan melihat langsung di tingkat masyarakat.”

“Pesan terakhir 2023 adalah untuk semua pemerintah dan lembaga daerah. Kami tetap waspada karena situasi 2023 ditandai dengan situasi geopolitik yang tidak dapat diprediksi,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus bersinergi dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Ikuti berita terbaru dari Tempo di Google News, klik di sini di sini

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …