Pakar hukum: Indonesia seharusnya tidak mengubah sistem pemilunya

NanjombangNews – Pakar hukum: Indonesia seharusnya tidak mengubah sistem pemilunya

Jakarta (Antara) – Pakar hukum tata negara Profesor Dini Indrayana mengatakan Indonesia tidak boleh mengubah sistem pemilihan umum (pemilu) tetapi harus menerapkan sistem yang mengacu pada kondisi masyarakat.

“Saya berpendapat pemilihan sistem pemilu tergantung kondisi masyarakat,” kata pakar hukum tata negara Profesor Dini Indrayana dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkomham) di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kondisi masyarakat mengacu pada aspek pendidikan hingga kesiapan masyarakat itu sendiri.

Profesor Denny menilai mengubah sistem pemilu bukanlah pilihan bijak. Hal ini dikarenakan setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan.

Oleh karena itu, Profesor Denny berpendapat bahwa jika sistem pemilu dibangun harus dimaksimalkan dan diminimalisir atau diantisipasi kekurangannya, termasuk penegakan hukum terkait kebijakan anti uang.

Secara pribadi, ia mengaku sering ditanya apakah sebaiknya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atau diangkat oleh DPRD. Dari sudut pandang konstitusional, keduanya layak.

Pasalnya, dalam bahasa yang termaktub dalam UUD 1945, disebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Berbeda dengan pemilihan presiden secara langsung (dipilih langsung oleh rakyat).

“Bagi saya tidak langsung atau tidak langsung, tapi tidak ada kebijakan fiskal,” ujarnya.

Menurutnya, pentingnya memastikan tidak ada kebijakan fiskal selama pemilu menjadi perhatian bersama. Hal ini karena dapat merusak sistem pemilu secara langsung maupun tidak langsung, bahkan di semua sistem pemilu.

“Ini yang menjadi perhatian kita, bukan mengubah sistem pemilu yang pada dasarnya ada kelebihan dan kekurangannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika melihat perjalanan pemilihan presiden di Indonesia, Indonesia sudah menerapkan dua sistem, langsung dan tidak langsung.

Jika dibandingkan dengan pemilihan presiden (langsung) di Indonesia dan Amerika Serikat, Dini menilai pemilihan kepala negara di Indonesia lebih bersifat langsung. Karena di negeri Paman Sam, pemilu masih dikenal Kolese Pemilihan.

Koresponden: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Setiawan
Hak Cipta © Bean 2023

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …