Memenuhi program yang dipromosikan, Cadiz di Paty berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut jabatan selama 9 tahun

NanjombangNews – Memenuhi program yang dipromosikan, Cadiz di Paty berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut jabatan selama 9 tahun

Demo Persatuan Cadiz Indonesia di depan gedung DPR RI (Foto: Eksklusif)

Patty || Bratapos.com – Para kepala desa atau kepala desa yang tergabung dalam Kesatuan Kepala Desa Indonesia (KIB) berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan pada Selasa (17/1/2023). Mereka menuntut agar masa jabatan yang semula 6 tahun direvisi menjadi 9 tahun.

Ahmed Purwanto, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris KIB, mengungkapkan ada 380 kepala desa dari Patti yang mengikuti aksi demo di Senayan hari ini, atau mayoritas kepala desa di Kabupaten Patti. Para kepala desa berangkat Senin (16/1) sore kemarin.

Yang kami minta adalah kami meminta pemerintah pusat untuk mengubah masa jabatan kepala desa. Ahmed Purwanto mengatakan: “Awalnya hanya enam (enam) tahun menjadi sembilan (sembilan) tahun.”

Jangka waktu 6 tahun dianggap tidak cukup, apalagi iklim politik dalam pemilihan kepala desa (pelkades) cenderung berlangsung lama. Salah satu cara meredam suasana politik di desa adalah dengan memperpanjang masa jabatan. Selain itu, juga sebagai momen untuk memenuhi janji atau program yang sedang dilaksanakan.

Sejalan dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa, payung hukum juga harus ditinjau ulang. Ini Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan Pasal 39 menyatakan bahwa jabatan kepala desa adalah 6 tahun setelah pengangkatannya.

Ditambahkannya, Badan Legislatif (Baleg) DRC telah merespon positif demo para kepala desa tersebut. Menurut Ahmed, Balij menyetujui tuntutan kepala desa untuk masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2023.

“Baleg menyambut positif tuntutan para Kepala Desa. Baleg sepakat bahwa revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa akan masuk dalam Agenda Prolegnas 2023.”

Ia menambahkan, masa jabatan sembilan tahun dibagi menjadi dua periode.
Sementara itu, Koordinator Kerja KIB, Bandoyo, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya bersama perwakilan kepala desa dari masing-masing kabupaten telah menekan fraksi di DRC terkait tuntutan mereka.

“Hasil audiensi atas permintaan Kades berumur 9 tahun dan merevisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, disetujui mayoritas fraksi di RDK. Ini masuk prioritas Prolegnas 2023 Alhamdulillah, usaha kami dari Pati dan seluruh daerah tidak sia-sia,” jelas Pandoyo.

Koresponden: Perin

Editor: India

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …