Kepala desa menuntut masa jabatan 9 tahun, warga: seumur hidup

NanjombangNews – Kepala desa menuntut masa jabatan 9 tahun, warga: seumur hidup

JawaPos.com- Puluhan ribu kepala desa (cadiz) dari berbagai pelosok nusantara berdemonstrasi di Jakarta hari ini (17/1). Titik temu di Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Sunyan. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan. Dari 6 tahun saat ini, telah berubah menjadi 9 tahun.

Aspirasi para kepala desa menuai pro dan kontra netizen. Suyanto menulis: “Petugas selama 9 tahun, dan semuanya seumur hidup Pak”. Begitu juga dengan komentar Abbas Sumantri. “Oooh. Mau peregangan terus. Enak. Yang lain mungkin mau juga. Ganti atuh.”

Rouhdi juga menulis pernyataan serupa. “Lanjutkan perjuanganmu, Tuan Caddis,” katanya, “biarkan kamu menjadi Caddis sampai kematian menjemputmu.”

Sementara itu, Nurul Yateem, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menjelaskan pergantian masa jabatan kepala desa merupakan hal yang biasa. Setidaknya, ada empat periode legislasi yang mengatur mekanisme peralihan kepemimpinan di desa. Yaitu era kolonial, era rezim lama, era rezim baru, dan era reformasi.

Dari literasi yang diperoleh, pada masa penjajahan Belanda sebelum tahun 1811 dan 1816-1942, lahir peraturan-peraturan berupa IGO (Jawa) dan IGOB (Luar Jawa). Peraturan tersebut mengatur bahwa amanat kepala desa adalah seumur hidup. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, Osamu Seri No. 7 Tahun 1944, masa jabatan Kades adalah 4 tahun.

Kemudian pada masa rezim lama (1945-1966) disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1965. Pasal 9 Ayat (2) mengatur bahwa masa jabatan Kepala Praga paling lama 8 tahun. dengan pertimbangan bahwa tingkat sumber daya manusia di masyarakat pedesaan masih belum rendah. Perubahan ketiga, pada masa rezim baru (1966-1998), pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1979. Pasal 7 menyebutkan masa jabatan Cadis adalah 8 tahun dan satu kali masa jabatan dapat dipilih kembali.

Nah, masa Reformasi (1998-sekarang) menghasilkan tiga produk hukum. Secara khusus, UU 22/1999, Pasal 96 mengatur bahwa masa jabatan kepala desa maksimal 10 tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal naskah. Setelah itu lahirlah UU 32/2004 Pasal 204. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih satu kali masa jabatan.

Perubahan kembali terjadi dengan adanya UU 6/2014 terkait desa. Pasal 39 ayat (1) Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan lagi. “Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan kepala desa telah berubah sesuai zaman dan zaman,” kata Yateem.

Dijelaskannya, pembatasan masa jabatan kepala desa menjadi satu masa dan waktu sebagai jabatan publik, awalnya dimaksudkan untuk tidak mengulangi kecenderungan sentralisasi kekuasaan (desentralisasi lokal) akibat terlalu lama seseorang memimpin. .

“Ada persepsi umum,” katanya, “bahwa seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa akan merasa terlalu nyaman, dan menggunakan kekuasaan itu untuk keuntungan pribadi dan teman-temannya daripada untuk kebaikan masyarakat.”

Persepsi itu, lanjutnya, kemudian dikaitkan dengan peribahasa bahwa pemimpin terbaik adalah yang mempersiapkan pembaharuan pemimpin masa depan. Namun, banyak juga yang percaya dengan peribahasa lain yang mengatakan bahwa pemimpin yang bijak dan bijaksana belum tentu lahir dan ada setiap saat.

Padahal, aturan pembatasan tiga istilah itu tidak sejalan, dengan satu atau lain cara, dengan prinsip demokrasi, tambah Yateem. Ini adalah vox populi vox dei yang. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang dicalonkan atau dicalonkan menjadi pegawai negeri sebagai bentuk demokrasi tidak boleh dibatasi.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …