Debat relatif tertutup di pemilu legislatif, kata Ketua SOKSI

NanjombangNews – Debat relatif tertutup di pemilu legislatif, kata Ketua SOKSI

Jakarta– Perdebatan sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam pemilu legislatif belum juga berakhir. Bahkan sebanyak delapan partai politik telah menyatakan sikap tegas menentang sistem proporsional tertutup.

Apalagi, Pakar hukum tata negara Yusril Isa Mahendra yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menjelaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional PBB baru-baru ini, “Menggunakan sistem relatif tertutup jauh lebih menguntungkan daripada sistem relatif terbuka.

Menanggapi pembahasan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Federasi Organisasi Wiraswasta Indonesia (DPN-SOKSI), Ir. Ali Wongsu menghargai perbedaan pendapat, termasuk dalam hal ini Yusril, dan mengingatkan semua pihak untuk lebih berhati-hati dan mengharapkan pemikiran yang logis dan kritis dari mengidentifikasi masalah yang sebenarnya hingga bagaimana menyelesaikan masalah secara efektif dan konstruktif dengan mengutamakan kepentingan. kemajuan bangsa.

“Apapun permasalahannya dan apapun solusinya, harus diarahkan untuk membangun sistem politik nasional yang demokratis sejalan dengan semangat reformasi 1998 dalam koridor Pancasila dan UUD 1945 untuk menghasilkan wakil rakyat yang terbaik bersama Ali Wongsu. ujarnya, Senin (16/1).

Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap tunduk pada undang-undang, selain ketidakmampuannya untuk mengambil peran DRC sebagai pembuat undang-undang, juga jelas tidak dapat menghapus “sistem proporsional terbuka” hanya karena masalah muncul. karena berbagai penyelewengan dalam penerapan sistem tersebut pada beberapa kesempatan, pemilu legislatif, dan tidak melanggar UUD 1945.

“Kalau ada pandangan bahwa ‘sistem proporsional terbuka’ melanggar UUD 1945, maka tentu sangat naif, artinya negara berbangsa ini sudah beberapa kali mengadakan pemilu yang melanggar UUD 1945! prinsipnya masalah itu harus diselesaikan dengan solusi Efektif tapi seperti “Di kandang banyak tikus, jadi kandang harus diselamatkan tapi jangan bakar kandang untuk mengusir tikus” kata Ali Wongsu .

Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Golkar itu melanjutkan, sistem proporsional terbuka lebih demokratis dibanding sistem proporsional tertutup.

Menurutnya, dengan sistem proporsional tertutup, pemilih yang berdaulat atas dasar konstitusi, tidak memiliki kesempatan menggunakan hak politiknya untuk memilih calon yang dipercaya dan ingin mewakili kepentingannya di DRC dan DRC.

Sistem proporsional tertutup memberikan kesempatan terbatas kepada pemilih untuk memilih partai politik karena kesempatan mereka untuk memilih calon yang mereka percayai dan ingin mewakili kepentingan mereka di DRC dan DRC diambil alih oleh kekuasaan pimpinan partai politik yang memiliki kewenangan untuk menetapkan nomor urut calon.

Padahal dengan sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kesempatan yang paling besar untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih langsung calon yang dipercaya dan diinginkannya dari sekian banyak calon yang tersedia oleh partai politik untuk dipilih mewakili kepentingannya di DRC dan DRC.

“Jadi jelas sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem proporsional tertutup, dan jelas sistem proporsional terbuka tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya. (**)

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …