Alasan mendesak kepala desa untuk memperpanjang: Kurang dari 6 tahun

NanjombangNews – Alasan mendesak kepala desa untuk memperpanjang: Kurang dari 6 tahun

Jakarta, CNNIndonesia

Massa dari Papdesi (Persatuan Organ Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) yang melakukan aksi demo di depan gedung DPR RIJakarta mendesak perpanjangan masa keanggotaan Kepala desa sembilan tahun.

Salah satu yang terlibat dalam pekerjaan itu adalah Kepala Desa Poja, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Robbie Darwis mengatakan, masa jabatan enam tahun diatur dalam UU No. 6/2014 di desa saja tidak cukup.

“Karena enam tahun itu tidak cukup, karena kita menjabat enam tahun, kita masih kompetitif secara politik. Jadi enam tahun tidak cukup,” kata Roby di Kompleks DPR, Selasa (17/1).

Menurut Ruby, periode enam tahun tersebut memperketat persaingan di antara para Kacadian. Dia optimistis masa jabatan presiden sembilan tahun bisa meredam tensi persaingan.

“Karena selama enam tahun itu kita ada persaingan politik, maka kita harapkan setelah sembilan tahun menjabat, persaingan politik berkurang karena memakan waktu lama,” ujarnya.

Ruby mengklaim dengan jangka waktu yang lebih lama, calon desa akan mampu mengubah calon lawan lainnya menjadi kawan.

“Dengan calon anggota lain, karena kami minta mereka untuk bekerja sama, mereka tidak mau bekerja sama, jadi kami berharap dapat melakukan konsultasi dan meminta kerja sama dengan waktu yang cukup,” katanya.

Selain itu, Ruby juga mengajukan tuntutan lain yakni mendesak pemerintah dan DRC untuk memperjelas status Kepala Urusan (Kauer) di pemerintahan desa.

“Kedua, apa yang akan terjadi pada kepala desa di seluruh Indonesia karena statusnya tidak jelas, apakah PPP atau PNS, kami belum tahu,” ujarnya.

Kongres Rakyat mengklaim bahwa Menteri Dalam Negeri Tito setuju

Menanggapi aksi Kades tersebut, Anggota Komite II PKK DRC Im Tuha mengatakan, DRC terbuka untuk opsi revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tuha mengatakan, semua fraksi baik di DPR II maupun di Badan Legislatif (Balegh) sepakat untuk meninjau kembali UU tersebut. Ia juga menuding Menteri Dalam Negeri (Mindagri) M. Tito Karnavian juga menyetujui hal yang sama.

“Saya kumpulkan saat rapat di panitia kedua, bahkan diserahkan ke Pak Tito selaku Menteri Dalam Negeri untuk segera dikaji, dan Pak Tito menjawab, ‘Ya, segera,’” kata Tuha usai rapat. kepala desa pengunjuk rasa di kompleks DPR.

Dia menambahkan, “Kami sudah memberikan inisiatif kepada Baleg, kan? Jadi, kami hanya menunggu pemerintah, jadi harus dua-duanya, DRC dan pemerintah. Kalau pemerintah selaras, itu bisa berhasil,” dia menambahkan. .

Tuha mengatakan, usulan revisi undang-undang desa itu sebelumnya dibahas setelah panitia kedua menerima tuntutan Persatuan Kepala Desa Seluruh Indonesia dan Kades Indonesia Bersatu dalam rapat dengar pendapat (RDPU) pekan lalu.

Tak hanya Tito, Tuha juga mengaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim juga mengetahui dan menyetujui keinginan kades untuk merevisi undang-undang desa.

“Saya juga ketemu pak menteri desa ya, beliau setuju bahkan berencana membuat semacam DIM [daftar inventarisasi masalah] Yah saya melihat itu. Ini semacam DIM, ide atau institusi.”

Sebelumnya ratusan kepala desa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR sejak Selasa (17/1) pukul 09.00 WIB. Mereka meninggalkan tempat kerja sekitar pukul 12.20 WIB.

Mereka mengajukan tuntutan seperti memperpanjang masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam hingga sembilan tahun. Maka mereka mengajukan gugatan ke DPR untuk merevisi masa jabatan enam tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(mnf/khr/dal)



[Gambas:Video CNN]


Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …