Akademisi: Angka kemiskinan di Maluku Utara juga terjadi akibat kebijakan pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran

NanjombangNews – Akademisi: Angka kemiskinan di Maluku Utara juga terjadi akibat kebijakan pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran

Ternate, Maluku Utara- Kemiskinan meningkat di Maluku Utara jika dilihat dari data statistik beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah mahalnya harga BBM.

Kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi komoditas pangan dan komoditas transportasi. Namun, pemerintah daerah harus merespon dengan mengintervensi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Kemiskinan yang terjadi di Maluku Utara juga akibat alih fungsi lahan di pedesaan, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan menjadi pertambangan, kata Nuruddin Muhammad, guru besar ekonomi Universitas Ternate Girón. Alih fungsi lahan menjadi pertambangan menyebabkan sebagian penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan kehilangan potensi pendapatannya.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang tingkat kemiskinan perkotaannya terjadi, disebabkan oleh lemahnya kegiatan investasi di sektor jasa dan perdagangan, sehingga sebagian kelompok usia produktif tidak dapat mengakses investasi di sektor jasa dan perdagangan.

“Karena tidak punya pekerjaan, mereka masuk kategori fakir miskin,” kata Noureddine, saat dikonfirmasi Halioura, Selasa (17/1/2023).

Tak hanya itu, menurut Norden, jumlah usia tidak produktif atau tidak produktif juga bisa meningkat yang disebabkan oleh faktor usia. Rata-rata jumlah hidup tidak produktif pada kelompok umur 60 tahun. Mereka tidak memiliki pekerjaan atau sudah pensiun, sehingga tidak memiliki penghasilan.

“Faktor ini harus dilihat sebagai penyebab kemiskinan di Maluku Utara,” ujarnya.

Maluku Utara terkenal dengan pertumbuhan supernya, kata Nooruddin. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut untuk menciptakan dinamika ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama pada perekonomian yang bersinggungan langsung dengan sektor pengelolaan industri dan sektor pertambangan.

“Sebaiknya dilakukan melalui wilayah yang saling berdekatan atau terhubung langsung, misalnya di Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan,” jelasnya.

Selain itu, untuk mengurangi kemiskinan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah yang harus lebih tepat, agar masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam, mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di daerahnya,” kata Noureddine.

Soal angka kemiskinan, Noureddine menyayangkan pemerintah daerah tidak memiliki data riil terkait kemiskinan ekstrem, sehingga setiap program yang diluncurkan tidak tepat sasaran.

“Makanya pendataan warga miskin harus dilakukan dengan baik,” sarannya.

Meski demikian, bansos dan bantuan modal yang tepat sasaran selalu salah sasaran. Ini terjadi hampir di semua wilayah. Ini belum ditambah karena bantuan yang diberikan pemerintah lebih kepada komponen politik daripada bagaimana mensejahterakan rakyat yang sangat membutuhkan.

“Yang dilakukan pemerintah adalah membenahi data kemiskinan yang konkrit,” ujar Noureddine. “Yang jelas, bantuan dengan cara apapun benar-benar kepada orangnya, bukan karena kepentingan politik, karena itu sangat berbahaya, agar kita bisa mengendalikan kemiskinan.”

Ditambahkannya, selain kenaikan harga BBM yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan, turunnya harga kopra juga menjadi penyebab kemiskinan tersebut.

Menurutnya, harga kopra selama ini berfluktuasi. Untuk menjaga stabilitas harga yang baik dan menguntungkan petani di Maluku Utara, pemerintah harus mendorong industri sektor peternakan.

“Jadi mengajak investor untuk meningkatkan nilai tambah, tidak hanya produksi kopra saja, tapi produk turunan dari kopra bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat petani. para petani tidak akan berubah.” (Arul-2)

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …