Johnny Plitt menegaskan, hak presiden untuk merombak kabinet adalah mutlak

NanjombangNews – Johnny Plitt menegaskan, hak presiden untuk merombak kabinet adalah mutlak

NanjombangNewsJakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Minkominfo) Johnny J. mengganti menteri (Modifikasi) juga disertai dengan hak pihak pendukung untuk dimintai pendapat.

Menurutnya, sejak amandemen UUD 1945 dan pelaksanaan syarat pendaftaran presiden, kekuasaan presiden bersifat mutlak. Oleh karena itu, menurutnya hak tersebut secara konstitusional sepenuhnya berada di tangan Presiden Republik.

Namun, jika bos ingin berdiskusi, apakah dengan masukan dari staf, Partai Komunis Sosialis, atau dengan pimpinan partai koalisi, pilihannya adalah kembali ke bos. Dan dia mengatakan dalam pertemuannya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023), bahwa konstitusi sama sekali tidak diatur, dan kekuasaan itu mutlak, makanya disebut hak keistimewaan karena itu adalah mutlak.

Karena itu, dia menegaskan, orang pertama di Indonesia tidak wajib mengganti menteri dengan mencari masukan dari luar.

Namun, kata Johnny, jika kepala negara ingin berdebat juga sah dan diperbolehkan. Memang, dia mengaku partai politik NasDem tidak pernah memberikan syarat kepada Jokowi untuk berdiskusi jika menginginkan perombakan kabinet.

“Tidak ada syarat dari parpol, apalagi prasyarat dari NasDem kepada presiden, kita menghormati konstitusi dan kita menghormati kekuasaan presiden. Perdebatan yang memanas saat ini di ruang publik dan opini pribadi, dari yang mewakili lembaga partisan, harus oleh karena itu dibedakan dari teori akademik.”

Sekjen (Sekretaris Jenderal) Partai Nasdim itu juga mengatakan, tugas mereka sebagai partai politik adalah memastikan kelancaran jalannya pemerintahan.

Sedangkan untuk partai Nasdim yang merupakan bagian dari koalisi, kami solid dengan Pak Jokowi,” pungkas Johnny.

Sebelumnya, Effendi Kursi mengatakan dalam sebuah program televisi bahwa kader yang memindahkan menteri yang terkena dampak amandemen berhak untuk dimintai pendapat.

“NasDem sudah menjadi pendukung setia sejak 2014, sehingga Amandemen saat ini tidak memahami menghormati hak NasDem sebagai pemegang untuk diundang.” [berdikusi] Misalnya Pak Surya diajak konsultasi. Intinya presiden bukan raja, dan presiden punya hak istimewa, ya dia punya hak itu, tapi pengemban juga punya hak, hak nasihat, hak musyawarah, musyawarah,” ujarnya. di sebuah acara televisi pada Sabtu (14/1/2023).


Lihat berita dan artikel kami yang lain di berita Google

Tonton video unggulan di bawah ini:


Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …