Wow Jangan memeras hak-hak korban pelanggaran HAM

NanjombangNews – Jangan memeras hak-hak korban pelanggaran HAM

Minggu, 15 Januari 2023 | 19:34 WIB

| staf :

Editor: Topiary

Langsa, InfoPublik – Akademisi IAIN Langsa Aceh Dr. Andika Jaya Putra, Massachussets, Minggu (15/1/2023), sangat mengapresiasi Presiden Jokowi dalam menanggapi persoalan serius dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Presiden mengadakan pertemuan khusus untuk memastikan pemulihan korban pelanggaran HAM yang efektif. Ia menjelaskan, “untuk proses pengalihan hak korban agar tidak ada pungli, perlu dibentuk kelompok kerja dan menteri terkait yang ditunjuk oleh presiden.”

Menurutnya, diperlukan kontrol yang ketat agar realisasi hak-hak korban tepat sasaran dan diterima oleh yang bersangkutan tanpa pungutan liar.

Untuk itu, hak asuh harus dijamin dan dipastikan agar korban pelanggaran HAM berat dapat pulih secara efektif.

Untuk itu, sudah sepantasnya presiden membentuk tim kerja dan membagi tugas kepada sejumlah menteri dan lembaga serta menetapkan target atau batasan waktu bagi mereka untuk menyelesaikan tugasnya.

Misalnya Menteri A membuat rekomendasi nomor atau jenis pemulihan ini, Menteri B nomor ini, Menteri C nomor ini, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) nomor ini, dan seterusnya. Tugas terbagi dan target waktu tertentu.

Seharusnya tidak ada pengurangan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Dari negara langsung masuk ke rekening korban atau ahli waris korban pelanggaran HAM berat.

Ia berharap “tidak ada pihak yang mengaku ikut andil dalam pengaturan ini. Ini 100% hak korban pelanggaran HAM.”

Seperti diketahui, berdasarkan laporan tim PPHAM bentukan Ketua No. 17 Tahun 2022, Ketua membaca dengan seksama laporan tim PPHAM tersebut dan menyatakan sangat menyayangkan telah terjadi pelanggaran HAM berat di 12 insiden sebelumnya.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Berdasarkan laporan tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu (PPHAM) Non Yudisial yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfouz.

Dimana 12 peristiwa tersebut adalah peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Lampung Talangsari 1989, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, peristiwa penghilangan paksa 1997-1998, dan kerusuhan Mei 1998.

Kemudian Tragedi Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Pembunuhan Santet 1998-1999, Peristiwa Penyeberangan KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

Ia menambahkan, “Kami berharap nantinya tidak ada pemotongan dalam menyalurkan dana tersebut kepada para korban HAM, yang seharusnya menjadi modal komersial bagi ahli waris dan keluarganya.” (MC04/twips)


Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan/atau menyalin konten ini dengan mengutip sumbernya InfoPublik.id

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …