Kalangan akademisi mengingatkan kita untuk mewaspadai “bughat” di tengah kontroversi UU Ciptaker

NanjombangNews – Kalangan akademisi mengingatkan kita untuk mewaspadai “bughat” di tengah kontroversi UU Ciptaker

Wakil Direktur UIN Alaeddin Maksar Andy Adiros. ANTARA/HO-Humas PMD BNPT

Shinta dot com – Wakil Rektor Universitas Muslim Negeri (UIN) Makassar, Andy Adiros mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai munculnya “bug” atau pembangkangan terhadap negara di tengah kontroversi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja saat ini.

“Lebih serius lagi, bugat Apa yang dilakukan bukan lagi dalam konteks individu, tetapi dalam konteks kelompok atau organisasi yang memiliki pemimpin yang tunduk pada kepatuhan dan lebih berbahaya jika mereka benar-benar memiliki otoritas,” ujar Andy seperti dikutip dari siaran pers yang diterima. di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, kekuatan ini bisa berupa kekuatan politik atau kekuatan militer dengan senjata terlatih dan keterampilan perang.

Kemudian, Andy menyampaikan bahwa sebenarnya novel pembangkangan memang bisa disebut “bughat” karena “bughat” terbagi menjadi beberapa tingkatan tergantung tingkat pembangkangannya.

“Ada pelakunya bugat Yang bisa disuapi dengan novel-novel yang bisa mengubah cara berpikirnya atau menetralisir pemikirannya. Ada juga pelakunya bugat Itu harus ditangani melalui pelatihan khusus,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Islam mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu wajib. Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah ada secara paralel. Ada ketaatan kepada Allah, Rasul, dan Ilil Omari, atau dalam konteks negara yang dimaknai sebagai pemerintahan yang sah.

Katanya lagi “Ketaatan kepada pemerintah itu penting karena menyangkut perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

ditambahkan menurut Para pengikut AlSunna dan Algamaa atau sekelompok ahli bincang-bincang, jika pemerintah yang mengawasi masyarakat memang tidak adil, maka masyarakat hanya wajib memberikan pendapat dan nasehat tanpa melakukan pembangkangan. Pembangkangan hanya akan berdampak jauh lebih buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga “spora” harus ditangkap sejak dini.

Inilah betapa pentingnya mematuhi pemerintah yang sah. Seringkali, peribahasa memperjelas bahwa bahkan melawan pemerintahan yang kejam, kita dilarang melakukan pembangkangan.

Andy kemudian mencontohkan besarnya pengaruh “Bogat” di Libya, yang pernah memiliki seorang pemimpin bernama Muammar Gaddafi, sosok yang dibenci rakyatnya sehingga menimbulkan kekacauan.

Misalnya, situasi negara Libya saat ini membutuhkan waktu lama untuk kembali normal. Paling tidak, butuh puluhan atau mungkin ratusan tahun untuk memperbaiki dampak pemberontakan terhadap para pemimpinnya,” kata Andy.

Ia melanjutkan, pemberian masukan, nasihat, dan saran kepada pemerintah harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan narasi yang dapat mengoyak rasa dan persaudaraan bangsa dan seluruh tanah air.

“Seandainya ke depan kebijakan yang diambil pemerintah perlu dievaluasi, kita sebagai elemen bangsa dapat memperbaikinya bersama-sama sesuai dengan bagian kita masing-masing. Dan jika andil kita hanya sebatas saran dan kritik, lakukanlah dengan baik jalan.”

Terakhir, Andy juga berpendapat bahwa kebijakan pemerintah harus secara khusus bersifat sosial kepada para tokoh agama yang pada umumnya didengarkan oleh banyak orang.

Dan dalam konteks UU Cipta Kerja, kata dia lagi, tokoh agama harus diyakinkan bahwa kebijakan ini memiliki banyak hal positif, seperti mampu memangkas birokrasi yang tidak perlu sehingga dapat menghambat akselerasi investasi.

“Kalau para pemuka agama bisa menularkan ini ke pengikutnya, efeknya akan sangat baik bagi negara ini karena tumbuh optimisme masyarakat terhadap kebijakan JCA yang diambil,” katanya lagi.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …