Bangkitnya Papan Reklame Politik di Banten, Kang Thamel: Calon Presiden Harus Berani Melawan Mafia Tanah

NanjombangNews – Bangkitnya Papan Reklame Politik di Banten, Kang Thamel: Calon Presiden Harus Berani Melawan Mafia Tanah

FacebookTwitterlinkedinYoutubeInstagramSuratoleh bulu

MPI, BANTEN – Papan reklame calon yang percaya diri menjadi calon presiden, anggota legislatif, dan calon kepala daerah di BANTEN ramai diperbincangkan, seolah tak paham bahwa jadwal sosialisasi pemilihan umum belum juga dimulai.

Sarjana komunikasi politik dan hukum nasional Tamil Selvan mengatakan, perilaku tersebut terjadi karena tokoh sentral di partai politik sudah memasang baliho sebagai calon presiden meski langkah dari KPU belum ditetapkan. Menurutnya, ini preseden buruk.

“Guru makan sambil berdiri, murid makan sambil lari. Saya kira itu peribahasa yang tepat. Tapi kalau melihat Banten, pertanyaannya sederhana, apakah aktor politik yang penuh pesona, seperti caleg, presiden provinsi, bahkan calon presiden, berani. dan mampu mendeklarasikan Pertempuran melawan mafia tanah yang mengakar?” kata pria yang akrab disapa Kang Thamel itu kepada awak media, Jumat 13 Januari 2023.

Kang Thamel mengatakan jika melihat IPK di seluruh wilayah dan kota di wilayah Banten, mayoritas aspek terus mengalami peningkatan kecuali lahan. Kalau memang ada masalah tanah, apalagi yang menyangkut korporasi besar, seolah-olah tidak ada pemerintah atau hukum yang membela rakyat.

“Saya melihat sendiri sejarah bagaimana saya berjuang bersama para pengamat politik dan aktivis 98, untuk memperjuangkan kembali tanah rakyat yang dicaplok oleh mafia tanah di Bantura, Provinsi Tangerang.Jadi ini kriteria penting, jangan sampai terjadi pembatasan kekuasaan mafia tanah dalam proses politik di Banten yang membuat penegakan hukum tidak jalan.”

Soal penyebaran baliho tadi, Kang Tamil mengisyaratkan partai politik bisa mulai menyosialisasikan partainya setelah menentukan nomor urut kemarin, sesuai dengan keputusan Partai Persatuan Demokratik Kurdistan. Namun, jika menurutnya sosialisasi calon legislatif, khususnya calon daerah yang kubunya pasti akan berubah setelah pemilihan presiden, merupakan bentuk agitasi politik yang menurutnya tidak dilakukan oleh incumbent.

“Di sisi lain, ini adalah strategi untuk mendorong partai politik untuk mencalonkan nomor ini karena telah bergerak ke percampuran sosial, jadi semacam strategi untuk menyandera partai politiknya pada kompetisi internal,” jelasnya.

Kang Thamel menyimpulkan: “Bagaimanapun, KPU harus bisa menuntut agar semua partai politik mengontrol kadernya, jika tidak maka hanya akan menambah kebencian masyarakat terhadap politik, dan menambah angka golput dalam pemilu.”

Koresponden: Irwan AN

FacebookTwitterlinkedinSuratoleh bulu



Tampilan setelah:
22

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …