Wow Penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan masalah yang mendasar

NanjombangNews – Penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan masalah yang mendasar

Foto: Kegiatan Focus Group yang diselenggarakan oleh PHB Peradi Palembang.

Palembang – Maraknya kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sumsel sejak akhir 2022 hingga awal 2023 yang ditangani Polda Sumsel menjadi topik favorit Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Peradi Palembang. Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Ikadin Palembang dan Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti (Unisti) Palembang.

Bertempat di Kampus Pascasarjana Unisti Jalan Sultan Muhammad Mansur, Kelurahan 32 Illir Palembang, Jumat (13/1) diadakan diskusi diskusi dengan topik “Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi”.

Rapat pembahasan umum yang dipimpin oleh Ketua PBH Peradi Palembang ini dihadiri oleh para praktisi hukum, akademisi, jurnalis dan ahli migas (migas), antara lain mantan Komisi BPH Migas Dr Ir Ahmed Rizal SH, MH, FCBArb, Dr Santi Wijaya Hariyanto SH , MH, FCBArb, Dr. Darmadi Jupri SH, MH dan HM Antoni Toha, SH, MH dan AIIArb keduanya adalah koordinator wilayah PDN Peradi.

“Kami sudah mengundang stakeholder atau pihak terkait lainnya seperti Pertamina dan anggota DRC Sumsel. Sepertinya berhalangan hadir,” kata Aina.

Adovat Bambang Hariyanto dalam FGD menilai, persoalan penyalahgunaan BBM bersubsidi hanyalah ujung dari sekian banyak persoalan BBM di Indonesia.

“Masalah BBM di Indonesia bukan hanya masalah BBM ilegal, tapi sebenarnya ada masalah di akar permasalahannya. Mulai dari Perpres yang mengatur dan mengatur BBM bersubsidi hingga penetapan importir BBM dan sebagainya. Demikian pula, Identifikasi masalah subsidi dan nonsubsidi ditemukan disalahgunakan, begitu juga dengan masalah transportasi.

Menurut Bambang, untuk mengatasi masalah ini, menurutnya harus ada keberanian terlebih dahulu karena terkait dengan “uang besar”. Selain itu, apakah masalah ini tidak sampai ke proses hukum patut dipertanyakan.

Sementara itu, Ahmed Rizal yang semasa menjabat sebagai Komite BPH Migas yang menangani masalah BBM menjelaskan, jika pengawasan dan pendistribusiannya tepat sasaran, maka BBM dapat tersalurkan tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jika menyangkut kebocoran yang sampai ke SPBU, sulit untuk mengatasinya. “Perubahan titik serah BBM bukan lagi di gudang tapi titik serah di SPBU, jadi kita tahu balancenya. Kalau ada kecurigaan sekarang bagiannya tidak semua ke SPBU, karena selama transportasi disana adalah orang-orang yang memanggil Paulus di jalan atau menipu dan sebagainya, “katanya. bahwa”.

nozel konversi digital

Menurut mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Sumsel itu, prioritas harus diberikan pada cara-cara pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan BBM.

“Banyak cara selama kita bisa menekan implementasi sesuai keinginan kita,” katanya.

Khusus di Sumsel, menurut Ahmet Rizal, “Solusinya kita bentuk satgas dari pemda melalui Bapenda dan mengikutsertakan semua pengguna solar dari ukuran sedang sampai besar, artinya data banyak menggunakan solar dan permintaan untuk menyampaikan Laporan ke satgas, dari mana asalnya.

Ahmed Rizal menegaskan, “Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan BBM, dapat dilakukan dengan mengubah aturan titik serah dari depo minyak ke SPBU, menerapkan digitalisasi nozzle di SPBU, kemudian memasang kamera pengawas online di seluruh SPBU. .

Sedangkan menurut Santi Wijaya, penegakan hukum penyalahgunaan BBM khususnya dari penerapan UU Migas diatur dalam Pasal 51 sampai dengan 55, termasuk ancaman hukuman, unsur Pasal.

“Jadi mungkin ada pengurangan materi atau penambahan materi, dan itu tidak mungkin. Ketika kasusnya dilimpahkan ke penuntut umum, penggugat bisa mengajukan gugatan dan hakim bisa memutuskan,” ujarnya.

Sementara itu, Dharmde Jopri mencontohkan, dalam kasus penyalahgunaan BBM dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau delik biasa di lembaga penegak hukum.

“Penyalahgunaan BBM ini sudah menjadi hal nyata di depan mata kita yang berujung pada kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrean panjang di SPBU. Hal ini mengganggu aktivitas rutin masyarakat dan dapat mengganggu roda perekonomian di banyak daerah,” ujarnya.

Mengklasifikasikan penyalahgunaan bahan bakar sebagai pelanggaran yang tidak biasa juga mendapat dukungan dari peserta diskusi kelompok dari seorang jurnalis yang berpartisipasi.

“Kalau wilayah atau migas yang harus diamankan termasuk dalam tindakan atau obvitnas vital nasional, mengapa penyalahgunaan BBM di hilir diperlakukan sebagai delik biasa dengan hukuman ringan dan sebagian besar sopir angkutan BBM dipidana. Ini adalah paradoks penegakan hukum BBM kasus.”

Anthony Toha dari DPN Peradi mengingatkan, dalam penerapan UU Penyalahgunaan BBM, sanksi hukum harus dijatuhkan kepada perusahaan atau badan hukum dan badan usaha yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dalam FGD yang berlangsung hangat dan menarik tersebut, Ketua DPC Ikadin Palembang Andri Meilansyah SH CHRM menyampaikan apresiasinya dan berharap agar diskusi ini terus berlanjut di masa mendatang dengan melibatkan banyak pihak untuk membahas permasalahan hukum dan isu-isu yang penting untuk dikaji.

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Sajakhyakirti, Hj Desmawati Romli, SH, MH menyampaikan dukungan yang sama, berharap agar diskusi ini berkesinambungan.

“Fokus grup seperti ini sangat menarik dan kami mendapat banyak informasi baru.” Dia berkata.

pada akhir diskusi kelompok. Aina Ramati Aziz, Ketua PBH Peradi Palembang mengatakan, pada tahun 2023 PBH Peradi berencana mengadakan diskusi panel di kampus atau universitas di Palembang dengan topik yang sedang hangat di masyarakat. Sebelumnya, Ekadin Palembang telah mengadakan pertemuan kelompok diskusi untuk membahas tragedi Kanguruhan yang memakan banyak korban dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. (den/Siaran Pers PBH Peradi Palembang/SMSI)

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …