Sebanyak 12 dari 20 bacalon DPD tidak memenuhi syarat, lalu siapa saja?

NanjombangNews – Sebanyak 12 dari 20 bacalon DPD tidak memenuhi syarat, lalu siapa saja?

Surabaya (beritajatim.com) Hingga delapan dari 20 calon anggota DPD (baclon) telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap verifikasi minimal Departemen Pendukung Pemilih. Sedangkan 12 bacalon tidak memenuhi syarat.

Jumlah tersebut merupakan hasil rapat umum tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal calon perseorangan anggota DPD pada Pilkada Jatim 2024.

Rektor Universitas Jatim, Kurol Anam bersama jajaran Insan Gariwan, Gugut Kahiu Baskoro, Mufthor Rozak, Mohd Arbianto, Roshani, Nurul Amalia dan Sekretaris Nanik Karsini membuka secara resmi Rapat Umum Pemegang Saham, Sabtu (14/1/2023) di Platinum Hotel Surabaya.

Membuka rapat, Anam mengatakan forum hari ini diselenggarakan berdasarkan aturan yang diatur dalam Ayat (1) Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan anggota DPD.

“KPU daerah akan meringkas hasil verifikasi administrasi setelah menerima berita acara hasil verifikasi administrasi dari KPU perwalian/kota,” kata Annam.

Selain itu, proses peringkasan dilakukan dengan membacakan berita acara hasil verifikasi administrasi subsidi masing-masing kabupaten/kota secara terpisah. Tujuh Komisioner KPU Jatim bergantian memimpin proses pembacaan. Dari situ diketahui berapa support yang diverifikasi, berapa support yang memenuhi persyaratan, tidak memenuhi persyaratan, dan tidak memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Bagian Pelaksana Teknis Insan Qaryuan, saat ditanyai informasinya, mengatakan KPU Jatim melakukan verifikasi administratif terhadap 20 calon yang memberikan dukungan pemilih minim. Setelah menyatakan dukungan selesai dan menerimanya.

“Artinya, ada delapan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan jumlah minimal pemilih serta sebarannya dalam proses verifikasi administrasi sudah terpenuhi. Sedangkan untuk 12 calon yang belum memenuhi syarat, artinya dukungan pemilih minimal belum terpenuhi atau disalurkan,” jelas manusia itu.

Jumlah yang dipersyaratkan adalah minimal 5.000 pemilih yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur. Insan melanjutkan, setelah meringkas hasil verifikasi administrasi, perbaikan pertama akan dilakukan oleh calon yang tidak memenuhi syarat untuk kemudian dikembalikan ke KPU Jatim. Jika dukungan dan distribusi masih belum memenuhi tahap perbaikan pertama, KPU masih memberikan kesempatan perbaikan kedua.

“Oleh karena itu, setelah dilakukan verifikasi administrasi perbaikan pemberian dukungan pemilih minimal pertama, Bacalon yang masih belum memenuhi syarat dapat melakukan perbaikan kedua,” kata Insan.

Sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan KPU, reformasi dan pemberian dukungan tahap pertama dijadwalkan pada 16-22 Januari 2023. Sedangkan reformasi dan pemberian dukungan tahap kedua dijadwalkan mulai 2-21 Maret. 2023 dan akan dilaksanakan Melalui sistem informasi filter (Silon).

Sebagai informasi, telah diumumkan delapan calon yang memenuhi syarat, yakni Ayesha Alina Maheswari Novinda, A. La Nyala Mahmoud Mataliti, a. Ahmed Nawarde, Abdul Qadir Amir Hartanto, Agus Raharjo, Bambang Haryanto, Dodi Doi Nugroho, and Efi Zinelabdin.

Sedangkan yang tidak memenuhi syarat ada 12 orang yaitu Adilla Azis, Ayub Khan, Catur Rudi Utanto, Emilia Contessa, Erlyta Dwi A Siregar, Khoirul Arif Rohman, Kondang Kusumaning Ayu, Kunjung Wahyudi, Lia Istifhama, Mohammad Trijanto dan Narto SK Dentopuro., dan Siti Rafeeqa Hardhyansari.

Ikut serta dalam proses penjumlahan dari Kabag Teknis Pelaksanaan Pemilu, Partisipasi dan Humas (Tekmas) KPU Jatim, Kabag Pelaksana Teknis, Kabid Partisipasi dan Humas, sejumlah staf, serta 38 KPU Kabupaten/Kota , masing-masing melayani Bagian Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tekmas.

Sejumlah pihak juga hadir, antara lain perwakilan dari Boaslu Rossi Fahrzal Rustam Jatim, dua puluh calon calon anggota DDP atau perwakilannya, serta pemantau pemilu. (tok/kun)

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …