Nasib HAM pasca ratifikasi KUHP

NanjombangNews – Nasib HAM pasca ratifikasi KUHP

nasib hak asasi manusia

JournalPost.com – Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan hukum yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Pemerintah berencana membuat undang-undang baru dengan menyusun RUU Hukum Pidana (RUU KUHP). DPR dan pemerintah menyetujui RUU Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai hukum pidana baru. Diadopsi dalam sidang paripurna Republik Demokratik Kongo yang beragendakan memutus rancangan hukum pidana, Selasa (12/6/2022). Setelah bertahun-tahun menerapkan hukum pidana yang dibuat oleh Belanda, Indonesia kini memiliki hukum pidana sendiri. Salah satu isi KUHP adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hukum pidana harus mencerminkan hak asasi manusia, bukan merugikan hak asasi manusia.

“Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita patut berbangga karena berhasil memiliki hukum pidana sendiri, hasil buah pikiran bangsa-bangsa. Masa berlaku hukum pidana Belanda di Indonesia sejak tahun 1918, jika dihitung sampai sekarang adalah 104 tahun.Indonesia telah mencanangkan reformasi hukum pidana yang sama sejak tahun 1963. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi kita semua!” kata Yasuna usai rapat umum DRC RI.

Banyak pengaturan dalam hukum pidana akhir-akhir ini yang menarik perhatian berbagai pihak. Contohnya adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurut Munafizal Manan, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, hukum pidana lama termasuk delik umum yang mengatur aturan umum. Sementara itu, hukum pidana yang terakhir menggabungkan pembahasan kejahatan publik dengan kejahatan privat. Akibatnya, ada sejumlah undang-undang yang terkena dampak dari merger ini. Dan dengan demikian menyebabkan beberapa isi materi menjadi batal dan tidak sah.

Salah satu pasal HAM dalam KUHP adalah peristiwa genosida. Genosida adalah suatu bentuk kekejaman dengan cara membinasakan sekelompok orang tertentu secara terorganisir dan disengaja. Pasal 598 dan 599 KUHP menyatakan bahwa pelaku genosida atau pemusnahan kelompok tertentu dapat dipidana penjara. Ancaman pidananya paling lama 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup dan mati.

Genosida yang dimaksud dapat berupa:

1. Bunuh anggota grup
2. Menyebabkan luka fisik atau psikologis yang serius terhadap anggota kelompok
3. Buat kondisi kehidupan grup yang dihitung
4. Menimbulkan kehancuran fisik, baik seluruhnya maupun sebagian
5. Memaksakan perilaku yang bertujuan mencegah prokreasi dalam kelompok atau memindahkan paksa anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

Kemudian, tindak pidana yang sistematis dan meluas terhadap masyarakat sipil diatur dalam Pasal 599 KUHP. Berikut isi Pasal 599:
1 – Pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kebebasan atau perampasan kebebasan material lainnya yang melanggar aturan dasar hukum internasional atau kejahatan apartheid, dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2- Perbudakan, penyiksaan atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sejenis yang bertujuan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang berat terhadap tubuh atau kesehatan fisik atau mental, selama minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.
3- Penganiayaan terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau penganiayaan atas dasar diskriminatif lainnya yang secara universal diakui sebagai dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara minimal lima ( lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun Lima belas tahun.
4- Pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi atau sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang serupa, atau penghilangan paksa seseorang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama dari 20 (dua puluh) tahun.

RKUHP dapat memitigasi beratnya pelanggaran HAM berat, termasuk insiden genosida. Materi dalam KUHP terbaru mendapat perhatian khusus dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berfokus pada hak asasi manusia, di antaranya KontraS. KontraS (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk membela hak asasi manusia di Indonesia. Pasal-pasal KUHP dapat menghambat penyelesaian pelanggaran HAM berat. Hal ini karena kejahatan disamakan dengan kejahatan umum.

Reformasi hukum pidana juga telah mengubah kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa. Hal ini dianggap dapat mencairkan sifat khusus dari kejahatan tersebut dan berpotensi meningkatkan kegagalan serta mempersulit dalam melakukan penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang terjadi. Ambiguitas atau ketidakpastian hukum dengan instrumen hukum lainnya membuat putusan pidana ekstra pidana memiliki celah hukum. Hal ini sangat jelas, mengapa begitu banyak keberatan dan pengaduan terhadap pencantuman kejahatan berat dalam KUHP.

Kemudian juga berkaitan dengan hukuman mati. Pencantuman pidana mati sebagai bentuk hukuman alternatif untuk menanggulangi tindak pidana dalam draf pasal 67 dan 98. Hal ini sama sekali bertentangan dengan Pasal 28a UUD 1945, Pasal 9, UU No 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 Konvensi Hak Sipil dan Politik. Namun, hukuman mati merupakan catatan kemajuan dalam hukum pidana yang baru. Dimana hukuman mati bukan lagi hukuman pokok, melainkan hukuman khusus untuk kejahatan tertentu dan ada masa percobaan 10 tahun untuk mengubah hukuman mati.

Itulah beberapa alasan mengapa begitu banyak penolakan oleh masyarakat, lembaga atau organisasi pembaharuan hukum pidana. KUHP harus ditinjau oleh DPR dan pemerintah. Karena banyak peraturan yang tidak relevan mengenai isu-isu kontroversial, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Banyaknya dampak negatif reformasi hukum pidana dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah dapat melemahkan nilai hukum dan persatuan di Indonesia.

Ditulis oleh: Tika Wahyuningsih, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …