Jokowi ingin politik identitas tidak menjadi gema, pengamat: untuk menciptakan persatuan

NanjombangNews – Jokowi ingin politik identitas tidak menjadi gema, pengamat: untuk menciptakan persatuan

Jokowi menyatakan bahwa politik identitas tidak boleh digunakan selama pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Ujang Kumarudin menilai pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mendesak para politikus untuk mengedepankan gagasan di Pilpres 2024 sangat tepat. Sebab, penggunaan politik identitas atau benturan akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat bangsa.

“Ya, pernyataan Presiden itu positif dan sangat bagus. Ini untuk mencegah terjadinya perpecahan, dan saya anggap penting,” kata Ojang kepada wartawan, Sabtu (14/1/2022).

Presiden Jokowi, kata Ojang, terlihat dalam beberapa kesempatan berkali-kali mengingatkan masyarakat, terutama politisi dan elit politik, untuk tidak menggunakan politik identitas pada pemilihan umum atau pilpres 2024, demi menjaga keutuhan bangsa.

“Ini sudah berkali-kali disampaikan, oleh karena itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan harus mengingatkan masyarakat, apalagi menjelang pemilihan presiden, harus sering mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi yang kondusif, menjaga persatuan dan kesatuan, serta harus menjaga ini. negara dari perpecahan.”

Ada perpecahan yang disebabkan perbedaan pilihan politik di Pilpres 2019 kemarin, dan Presiden Jokowi melihat benih itu masih ada, sehingga dia (Jokowi Red) selalu mengingatkan bahaya politik identitas.

“Jangan sampai bangsa ini terlibat baku tembak soal perbedaan pilihan, kehancuran, dan isu politik identitas yang membara. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan pernyataan ini agar masyarakat tidak terpengaruh dan terpecah belah.”

Dosen Universitas Al-Azhar itu menjelaskan, peluang mempolitisasi agama di Pilpres 2024 masih terbuka lebar, karena kepekaan masyarakat terhadap agama sangat tinggi, sehingga sedikit tersentuh secara langsung dalam keadaan marah.

“Sepertinya permainan isu 2019 dan 2024 cenderung ke arah sini, dan isu yang akan dimainkan. Isu terbesar dan paling sensitif adalah politisasi agama, dan orang bisa berani mati karena agama, berani. untuk memperjuangkan agama, dan dari sana akan meletus Pertarungan yang sengit dan seru.”

“Menarik isu politik identitas ke dalam wilayah pilpres sehingga saling serang, saling mencabut hak, saling pukul, dan pada akhirnya masyarakat akan terbelah dan terbelah bahkan lebih tajam dari yang terjadi di politik. tahun 2019,” ujarnya. .

Untuk itu, Ujang berpesan kepada para elite politik dan politisi untuk sadar diri dan tidak menggunakan politik identitas atau bentrok demi menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat.

“Mungkin ada indikasi bahwa hal itu mungkin terjadi, tetapi kita tetaplah orang dewasa ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak bangsa, dan kita tidak perlu bergantian untuk saling mendukung, meskipun pilihan kita berbeda,” ujarnya.

Selama ini, kata Ujang, belum ada calon presiden atau wakil presiden yang menunjukkan pemikiran dan gagasannya di media sosial, namun yang terlihat masih sebatas foto untuk meningkatkan elektabilitasnya.

“Saat ini masih syuting dan sosialisasi. Jadi masih syuting saja, karena belum masuk kampanye, mungkin konten program mereka belum terlihat,” ucapnya lagi.

Ia menyimpulkan dengan mengatakan, “Ya, mungkin hari ini masih sebatas memoles dan memfoto untuk membangun topik dan meningkatkan elektabilitas, karena masih dalam tahap informal, dan belum terfokus pada hal-hal yang substansial.”

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengingatkan agar Pemilu 2024 tidak lagi menggunakan politik identitas. Menurutnya, bukan hanya cara yang baik, tapi juga era yang tepat untuk meraih kemenangan dengan cara ini.

Jokowi mengatakan, “Saya selalu mempercayakan kepada kalian untuk tidak menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan lagi era bentrokan politik, sekarang era persaingan ide, persaingan platform, dan adu gagasan.”

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …