Amazing Demonstrasi Buruh menolak penciptaan lapangan kerja Birbo, dan menuntut upah minimum menggunakan standar internasional

NanjombangNews – Demonstrasi Buruh menolak penciptaan lapangan kerja Birbo, dan menuntut upah minimum menggunakan standar internasional

Perusahaan TEMPODan Jakarta Ketua Partai Buruh Saeed Iqbal kembali mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus peraturan pemerintah bukan undang-undang atau Birbo Sipta Kirga. Sebab Birbo, menurutnya, sangat merugikan kelas pekerja, baik itu buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, guru atau pekerja honorer, maupun pekerja rumah tangga.

“Penolakan ini berdasarkan kajian terhadap isi Birbo yang sangat merugikan kepentingan kelas pekerja,” kata Said saat demo massa di kawasan Monas, Sabtu, 14 Januari 2023.

Baca: Bahlil Bingung dengan Mereka yang Tolak Cipta Kerja Birbo: Nggak Baca, Bilang Tak Pantas, Mau Apa?

Saeed mengatakan, salah satu poin penting yang sangat merugikan adalah pasal upah minimum, karena pasal itu adalah pengembalian ke sistem upah rendah. “Yang paling menonjol adalah upah minimum, yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum hanya bergantung pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga tertentu,” kata Saeed.

Menurut Saeed, menilai indeks harga tertentu akan menjadi alat bagi pengusaha untuk memberikan upah murah kepada pekerja. “Di seluruh dunia tidak ada upah minimum yang menggunakan indikator tertentu, karena ukuran indikator tertentu sulit diukur secara ilmiah,” kata Said.

Saeed meminta pemerintah menggunakan dua standar internasional dalam menetapkan upah minimum bagi pekerja, yakni pemanfaatan ekonomi makro dan kebutuhan hidup layak (KHL).

Makroekonomi berarti inflasi selain pertumbuhan ekonomi atau penggunaan standar hidup layak yang disurvei di pasar Indonesia ada 60 item, kata Saeed.

Atas dasar itu, kata Saeed, puluhan ribu buruh menolak penerapan UU Hak Cipta dan menuntut aturan ketenagakerjaan tetap menggunakan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Saeed mengatakan, “Partai Buruh meminta Presiden dan DPR RI untuk kembali ke isi UU 13 Tahun 2003.”

Ribuan buruh kembali menggelar demonstrasi menentang isi peraturan pemerintah di Leo of Lo atau Birbo Sipta Kyrga Sabtu pagi ini 24 Januari 2023.

Isu yang diangkat dalam prosedur ini sama dengan prosedur sebelumnya yaitu fokus pada sembilan poin inti masalah penciptaan lapangan kerja Birbo.

Kesembilan poin tersebut terkait dengan penetapan upah minimum, dan regulasi mendapatkan bantuan dari sumber eksternalpengaturan pesangon, pengaturan pekerja kontrak, pengaturan pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengaturan pekerja asing atau TKA, pengaturan sanksi pidana, pengaturan waktu kerja dan pengaturan cuti.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca: Ini Jumlah Waktu Bakti yang Diberikan Menurut Perpu Cipta Kerja

Ikuti berita terbaru dari Tempo di Google News, klik di sini di sini

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …