Wow Perubahan peraturan penerimaan ekspor harus disertai dengan penerapan sanksi yang tegas

NanjombangNews – Perubahan peraturan penerimaan ekspor harus disertai dengan penerapan sanksi yang tegas

Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA).

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan pertumbuhan ekspor dengan cadangan devisa, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Arahan Bapak Presiden, ekspor yang positif selama ini harus diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu beliau meminta kepada Presiden untuk mengoreksi PP 1/2019 tentang penerimaan ekspor.”

Yusuf Wibisono, Ekonom Universitas Indonesia, mendukung langkah pemerintah merevisi aturan Penerimaan Ekspor (DHE). Namun, dia membuat sejumlah pengamatan.

“Harusnya kajian itu menambah sektor-sektor yang wajib membawa pulang DHE, tidak hanya SDA, tapi juga sektor lain termasuk manufaktur. Ini bagus. Tapi tidak akan menyelesaikan masalah selama kebijakan Kemenkes hanya menjadi catatan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memberlakukan.” secara lokal dengan sanksi yang cenderung ringan, dan sanksi administrasi secara umum saja,” ujarnya, Jumat (13/1/2023).

Menurutnya, banyak dari Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Hidup yang tidak kembali ke Indonesia karena pengusaha menahan dolarnya dengan berbagai alasan.

“Pengusaha membutuhkan devisa untuk memenuhi kebutuhan impor, untuk melunasi utang valuta asing dan juga untuk peramalan karena khawatir dengan ketidakpastian di pasar valuta asing. gantung “Dolar adalah opsi yang menguntungkan untuk spekulasi,” katanya.

Faktor yang paling jelas, lanjut Yusuf, adalah bunga deposito dolar yang jauh lebih tinggi di bank asing dibandingkan bank di Indonesia.

“Konyol dan terlihat tidak bermoral karena DHE dari hasil kekayaan alam negara digunakan untuk keuntungan pribadi. Malah dengan kerugian rakyat akibat ketidakstabilan rupiah.”

Direktur Indonesian Development and Islamic Studies (IDEAS) juga mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural.

Ini adalah reformasi sistem devisa bebas. Kita harus mulai melaksanakan komitmen repatriasi DHE dan komitmen konversi DHE ke dalam rupiah, tidak harus full, katakanlah 50 persen. Jadi, di sisi lain, ketidakpastian di pasar valuta asing bisa ditekan dengan menyediakan dolar dalam jumlah yang cukup. Namun di sisi lain, DHE carrier masih memiliki DHE dalam jumlah yang signifikan.”

Sementara itu, Fahmy Radi, pakar ekonomi energi dari Universitas Gaja Mada (UGM), menilai aturan DHE lebih menguntungkan pengusaha ketimbang menambah cadangan devisa negara.

“Selain perlambatan ekspor dan impor yang diperkirakan terjadi, saya melihat regulasi yang ada saat ini lebih menguntungkan pengusaha daripada menambah cadangan devisa,” ujarnya.

Karena itu, Fahmy menilai langkah revisi aturan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan nasional. Dengan demikian, ekspor memang memberikan tambahan yang penting bagi cadangan devisa.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, ketika harga komoditas dan permintaannya meningkat, cadangan devisa tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

“Setahun lalu, ekspor mineral, batu bara, dan hasil tambang sangat besar. Kenaikan batu bara juga sangat besar. Namun, faktanya tidak menambah cadangan devisa negara secara signifikan. Oleh karena itu perlu pengaturan direvisi.”

Selain masalah regulasi, Fahmy juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan kegiatan ekspor impor untuk meningkatkan devisa.

Ia menutup dengan mengatakan, “Selain regulasi tersebut di atas, yang sangat perlu dilakukan adalah peningkatan ekspor dan penekanan impor, sehingga terjadi penambahan devisa yang signifikan.”

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …