Untuk menggelar Pilkada 2024, KPU membutuhkan anggaran Rp 113 miliar

NanjombangNews – Untuk menggelar Pilkada 2024, KPU membutuhkan anggaran Rp 113 miliar

BenywangiDan Jawa Bos Radar Banyuwangi – KPU terus mengedepankan tahapan pelaksanaan Belkada 2024. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Persatuan Parpol semakin gencar berkomunikasi membahas anggaran lima tahunan Partai Demokrat.

Doi Angraini Rahman, Ketua KUP Banyuwangi, mengungkapkan pihaknya telah merancang anggaran untuk kebutuhan pilkada. Anggaran yang diusulkan adalah Rp 113 miliar. Usulan tersebut diubah dari rencana awal yang diperkirakan mencapai Rp 112 miliar. “Angkanya sudah kami konfirmasi (KPU), tapi belum dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (TAPD),” ujarnya.

Sedangkan pemilihan presiden dan legislatif dilaksanakan dalam anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menambahkan, “Anggaran sebesar Rp 113 miliar itu khusus diperuntukkan untuk pilkada, antara lain pemilihan Gubernur (Beljob) Jatim dan pemilihan Bupati (Beljob) Banyuwangi.”

Februari nanti pihaknya akan mulai menggelar pertemuan dengan TAPD. Pertemuan itu untuk membahas anggaran yang dirancang KPU.

Sementara itu, hingga Rabu (11/1) KPU Banyuwangi masih disibukkan dengan agenda pembentukan badan. Berdedikasi. Itu merupakan pelaksanaan Tahap Ujian Wawancara Panel Pemungutan Suara (PPS). “Kami masih dalam proses pembentukan lembaga tersebut Berdedikasi kata PSS.

Sejak November 2022, Federasi telah menyelesaikan satu persatu tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Mulai dari pengesahan partai politik peserta pemilu hingga pembentukan lembaga pemilu. Berdedikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (PPK). “Terkait pemekaran daerah pemilihan (dapil), kami masih menunggu keputusan KPU RI,” ujar Dwi.

Sebelumnya, Sekda Mugyono mengalokasikan Rp 200 miliar untuk dana khusus Pilkada 2024. Nama keren itu diberikan untuk pelaksanaan Pilihan Presiden (Pilpres), Pilihan Legislatif (Pileg), dan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Anggaran dibagi menjadi beberapa tahap. Anggaran Rp 100 miliar dialokasikan dalam APBD 2023 dan sisanya Rp 100 miliar untuk APBD 2024. Uang tersebut dialokasikan secara bertahap karena pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan pada 2024 tetapi juga pada 2023. (cw4/aif/c1)

BenywangiDan Jawa Bos Radar Banyuwangi – KPU terus mengedepankan tahapan pelaksanaan Belkada 2024. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Persatuan Parpol semakin gencar berkomunikasi membahas anggaran lima tahunan Partai Demokrat.

Doi Anggrani Rahman, Ketua Partai Persatuan Korea Selatan di Banyuwangi, mengungkapkan pihaknya telah merancang anggaran untuk kebutuhan pilkada. Anggaran yang diusulkan adalah Rp 113 miliar. Usulan tersebut diubah dari rencana awal yang diperkirakan mencapai Rp 112 miliar. “Angkanya sudah kami konfirmasi (KPU), tapi belum dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (TAPD),” ujarnya.

Sedangkan pemilihan presiden dan legislatif dilaksanakan dalam anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menambahkan, “Anggaran sebesar Rp 113 miliar itu khusus diperuntukkan untuk pilkada, antara lain pemilihan Gubernur (Beljob) Jatim dan pemilihan Bupati (Beljob) Banyuwangi.”

Februari nanti pihaknya akan mulai menggelar pertemuan dengan TAPD. Pertemuan itu untuk membahas anggaran yang dirancang KPU.

Sementara itu, hingga Rabu (11/1) KPU Banyuwangi masih disibukkan dengan agenda pembentukan badan. Berdedikasi. Itu merupakan pelaksanaan Tahap Ujian Wawancara Panel Pemungutan Suara (PPS). “Kami masih dalam proses pembentukan lembaga tersebut Berdedikasi kata PSS.

Sejak November 2022, Federasi telah menyelesaikan satu persatu tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Mulai dari pengesahan partai politik peserta pemilu hingga pembentukan lembaga pemilu. Berdedikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (PPK). “Terkait pemekaran daerah pemilihan (dapil), kami masih menunggu keputusan KPU RI,” ujar Dwi.

Sebelumnya, Sekkab Mujiono menyisihkan dana khusus Pilkada 2024 sebesar Rp 200 miliar. Nama mewah ini diberikan untuk pelaksanaan Pilihan Presiden (Pilpres), Pilihan Legislatif (Pileg), dan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Anggaran dibagi menjadi beberapa tahap. Anggaran Rp 100 miliar dialokasikan dalam APBD 2023 dan sisanya Rp 100 miliar untuk APBD 2024. Uang tersebut dialokasikan secara bertahap karena pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan pada 2024 tetapi juga pada 2023. (cw4/aif/c1)

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …