Mantap Modifikasi peraturan devisa Kementerian E-Health harus disertai dengan penerapan sanksi yang berat

NanjombangNews – Modifikasi peraturan devisa Kementerian E-Health harus disertai dengan penerapan sanksi yang berat

image_pdfprint_image

Realitarakyat.com – Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2019 tentang Penerimaan Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan (SDA) Sumber Daya Alam agar sejalan dengan pertumbuhan ekspor dengan cadangan devisa.

Ini akan dilaksanakan untuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Menteri Koordinator (Minku) Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Arahan Presiden, ekspor yang selama ini positif harus diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu, Presiden meminta koreksi PP 1/2019 terkait penerimaan ekspor,” kata Ketua Golkar itu.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Yusuf Wibisono mendukung langkah pemerintah merevisi aturan Penerimaan Ekspor (DHE). Namun hal ini didukung dengan catatan sebagai berikut.

Ditambahkan, sektor yang wajib membawa pulang DHE bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga sektor lain termasuk manufaktur, dan ini sepenuhnya legal, tidak akan menyelesaikan masalah selama kebijakan Kemenkes hanya mencatat. menjatuhkan sanksi kepada Kementerian Dalam Negeri setempat dengan sanksi ringan, dan sanksi administrasi pada umumnya.

Menurutnya, banyak dari Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Hidup yang tidak kembali ke Indonesia karena pengusaha menahan dolarnya dengan berbagai alasan. Youssef menjelaskan, “Pengusaha membutuhkan valuta asing untuk memenuhi kebutuhan impor mereka, untuk melunasi hutang dalam mata uang asing dan juga untuk meramalkan karena kekhawatiran tentang ketidakpastian di pasar valuta asing, sehingga memegang posisi dalam dolar adalah opsi yang menguntungkan untuk spekulasi.”

Faktor yang paling jelas adalah bunga deposito dolar yang jauh lebih tinggi di bank asing dibandingkan di Indonesia. Yusuf yang juga Direktur Pengembangan dan Kajian Islam di Indonesia mengatakan (Ideas).

Jadi kita membutuhkan reformasi struktural yang dapat dilakukan pemerintah. Ini adalah reformasi sistem forex gratis kami. Kita harus mulai melaksanakan komitmen repatriasi DHE dan komitmen mengkonversi DHE ke dalam rupiah, tidak harus penuh, katakanlah 50%. Oleh karena itu, di satu sisi ketidakpastian di pasar valuta asing dapat ditekan dengan memiliki pasokan dolar yang cukup, namun di sisi lain, pengusaha pemegang DHE masih memiliki DHE dalam jumlah yang besar,” kata Yusuf.

kepentingan nasional

Sementara itu, Ekonom Energi Universitas Gadja Mada (UGM) Fahmy Rady memperkirakan aturan DHE lebih menguntungkan pengusaha daripada menambah cadangan devisa negara.

“Terlepas dari perlambatan ekspor dan impor yang diperkirakan, saya yakin regulasi yang ada saat ini lebih menguntungkan pengusaha daripada menambah cadangan devisa,” katanya.

Karena itu, Fahmy menilai langkah revisi aturan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan nasional. Dia menjelaskan, regulasi tersebut perlu direvisi agar ekspor memberikan tambahan cadangan devisa yang signifikan.

Melihat tahun sebelumnya, ketika harga komoditas dan permintaan meningkat, cadangan devisa tidak terlihat sama.
“Karena selama setahun terakhir ekspor Minerba dan hasil tambang sangat besar. Kenaikan batu bara juga sangat besar, tapi ini tidak memberikan tambahan yang signifikan bagi cadangan devisa negara. Makanya (peraturan) perlu direvisi,” kata Fahmy.

Selain masalah regulasi, Fahmy juga mendorong pemerintah untuk dapat memaksimalkan kegiatan ekspor impor untuk meningkatkan devisa. Ia menyimpulkan, “Selain regulasi tersebut di atas, yang sangat perlu dilakukan adalah peningkatan ekspor dan penekanan impor, sehingga terjadi penambahan devisa yang signifikan.”

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …