Gelombang krisis berpotensi menghambat solusi iklim – DW – 13.01.2023

NanjombangNews – Gelombang krisis berpotensi menghambat solusi iklim – DW – 13.01.2023

Ketika Forum Ekonomi Dunia (WEF) memperingatkan tentang penurunan kepercayaan publik terhadap pejabat negara, UEA telah menunjuk seorang taipan minyak sebagai direktur KTT iklim COP28 tahun ini.

Penunjukan Sultan Al Jaber, direktur Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi (ADNOC), pada Kamis (12/01), langsung menuai kritik. Misalnya, Teresa Anderson dari organisasi iklim ActionAid berkata, “Pemilihannya seperti menempatkan seekor rubah sebagai penanggung jawab kandang ayam.”

Al Jaber, yang telah berjanji untuk menjadi “pragmatis” ditugaskan untuk menyeimbangkan kepentingan banyak negara demi dekarbonisasi ekonomi.” Utusan iklim khusus UEA akan menghadapi dilema antara memajukan kepentingan industri minyak dan menerapkan solusi iklim , ujar Rachel Kyte, pakar iklim di Tufts University, AS.

Penunjukan Al-Jaber datang pada saat solusi iklim memudar, menurut Forum Ekonomi Dunia. Invasi Rusia ke Ukraina, krisis energi dan inflasi, serta utang banyak negara yang membengkak berpotensi memperlambat penanganan krisis iklim dunia.

gelombang krisis

“Krisis yang datang secara bergelombang akan menciptakan lingkungan yang sangat sulit bagi para pemimpin dunia,” kata Saadia Zahidi, direktur Forum Ekonomi Dunia.Laporan tersebut disiapkan menjelang Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pekan depan.

“Dalam lingkungan yang sangat rapuh ini, jika terjadi krisis tambahan, situasinya bisa menjadi sulit untuk dikelola,” tambahnya.

Forum Ekonomi Dunia melibatkan 1.200 pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan peneliti risiko. Mereka sangat khawatir bahwa inflasi dan kenaikan biaya hidup akan menggeser solusi iklim sebagai prioritas, diikuti oleh bencana alam dan cuaca buruk.

“Lebih dari 70 persen responden menilai solusi iklim yang ada saat ini tidak efektif,” kata John Scott, direktur risiko berkelanjutan di perusahaan asuransi Zurich.

“Kami belum berbuat banyak untuk mengatasi krisis iklim. Dan sejujurnya saya tidak berpikir itu akan berubah dalam waktu dekat. Kita sekarang hidup di dunia di mana kepentingan politik dan tuntutan ilmiah berbeda,” katanya.

Nanas Lampung: contoh konsep ekonomi sirkular di Indonesia

Untuk melihat video ini, harap aktifkan JavaScript, dan pertimbangkan untuk mengupgrade ke browser web yang mendukung video HTML5

Tirani dan informasi yang salah

Dalam acara terpisah yang digelar Stockholm Environment Institute (SEI), Rabu (11/01), kalangan akademisi Eropa juga mengingatkan hal yang sama. Robert Watt dari SEI percaya akan sulit untuk mencapai solusi iklim seiring dengan meningkatnya “defisit demokrasi” dunia.

Dia berkata, “Penelitian ilmiah membenarkan penurunan demokrasi di dunia, karena sekitar 70 persen populasi Bumi hidup di bawah rezim otoriter.”

Bahkan banyak negara demokrasi saat ini berkembang menjadi lebih otoriter. Watt menambahkan bahwa sebanyak 35 negara demokrasi di seluruh dunia telah mencatat “kemunduran signifikan” dalam kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil.

Menurutnya, upaya mempromosikan demokrasi di banyak negara terhambat oleh gelombang misinformasi atau berita bohong di media sosial. “Oleh karena itu, kerja sama dalam mengatasi krisis iklim akan jauh lebih sulit jika masing-masing negara dapat membuat realitasnya masing-masing,” pungkasnya.

Peringatan serupa disampaikan Zahidi, Direktur World Economic Forum, yang menilai disinformasi hanya memperkuat polarisasi sosial, justru ketika “dua masalah saling melengkapi dan menciptakan krisis baru”.

Setidaknya Sultan Al Jaber, direktur KTT Iklim COP28 di Abu Dhabi, mengakui urgensi yang diungkapkan Forum Ekonomi Dunia. “Tahun ini akan menjadi tahun yang menentukan dalam dekade penting untuk solusi iklim,” katanya kepada Kantor Berita Emirates (WAM).

Al-Jaber berjanji untuk mengejar “agenda komprehensif” yang akan memastikan “pembiayaan iklim yang terjangkau dan substansial” untuk negara-negara yang paling rentan terhadap bencana iklim.

rzn/as (Reuters, dpa)

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …