FPAN: Posisi delapan faksi partisan menjadi pernyataan serius

NanjombangNews – FPAN: Posisi delapan faksi partisan menjadi pernyataan serius

Fraksi PAN menilai, pernyataan delapan fraksi tentang sistem proporsional sangat serius.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi PAN Republik Demokratik Kongo (DRC) Salih Partunan Dulay menegaskan sikap delapan fraksi partai di DPR yang menolak sistem garis keturunan tertutup merupakan pernyataan serius dan bukan lelucon. .

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/1/2023), Dolay mengatakan, “Delapan fraksi parpol itu tidak main-main atau bercanda. Ya, ini sangat berbahaya.”

Ia mengatakan, pernyataan delapan fraksi partai politik itu merupakan bagian dari proses demokrasi karena masing-masing partai memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya dalam pidato di tempat umum.

“Kalau ada yang menganggap ini hanya ‘teriakan’, itu sebenarnya candaan, bisa dipahami arah dan kesan yang ingin disampaikan. Tidak perlu berlebihan, ini juga bagian dari demokrasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, delapan fraksi partai politik di DPR menyatakan menolak sistem proporsional tertutup karena ingin memperkuat kedaulatan rakyat melalui keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan yang diwujudkan dalam sistem proporsional terbuka.

“Sistem proporsional terbuka dianggap lebih representatif, aspiratif, adaptif dan diterima oleh hampir semua kalangan. Bahkan di RDK, diterima mayoritas, terutama di masyarakat,” ujarnya.

Menurut Daulay, pernyataan bersama dari delapan fraksi partai politik tersebut didasarkan pada pemikiran rasional berdasarkan tindakan moral yang benar.

Ia pun berharap Mahkamah Konstitusi memperhatikan pernyataan sikap bersama delapan partai politik saat memutus uji materi Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Oleh karena itu, diminta agar pendapat dan gagasan yang dikemukakan oleh delapan parpol tersebut dapat dijadikan pertimbangan karena keputusan yang akan diambil berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kita,” ujar Dolay.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, pernyataan delapan parpol parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup hanyalah “teriakan” atau menghidupkan suasana.

Rabu (11/1/2023) kata pria bernama Bambang Pakul Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pernyataan Bambang Bakool itu menanggapi penegasan pernyataan bersama delapan fraksi di Republik Demokratik Kongo (DRC) yang menyatakan menolak sistem proporsional tertutup pada pemilu serentak 2024 yang akan digelar pada hari yang sama.

“Delapan fraksi menyatakan lima sikap menolak sistem proporsional tertutup Pemilu 2024,” kata Ahmad Doli Kurnia, mewakili Fraksi Partai Golkar, dalam jumpa pers di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

Dan sebelumnya, delapan elit partai mengeluarkan, pada Minggu (8/1), pernyataan bersama terkait penolakan sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan pemilu 2024.

“Hari ini muncul delapan partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan hanya pertemuan pertama, tapi sudah disepakati sebelumnya bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk menjaga posisi partai politik ini,” kata Partai Golkar. Ketua Airlangga Hartarto usai rapat di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu.

Delapan fraksi partai politik yang menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup adalah Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, Partai Rakyat Pakistan, Partai NasDem, PAN, dan PKS; Sedangkan PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Pasal 168 Ayat (2) UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan Perkara No. 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …