Dijuluki Hanya Hore oleh PDIP, Partai Rakyat Pakistan menolak untuk memilih partai tersebut

NanjombangNews – Dijuluki Hanya Hore oleh PDIP, Partai Rakyat Pakistan menolak untuk memilih partai tersebut

Jakarta

Politisi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut kiprah delapan fraksi di DPR yang menolak sistem pemilihan suara partai itu sebagai “Hore” belaka. PPP menyatakan bahwa setiap partai politik berhak menentukan posisinya.

Saat dihubungi, Ketua HDP Ahmet Baidoyi Oyeke mengatakan, “Delapan partai kita punya sikap, tentu PDIP juga punya sikap. Tidak ada hoot di sini. Semua parpol berhak menentukan sikapnya.” Kamis (12/1/2023).

Aweik mengatakan penolakan suara yang diajukan 8 parpol itu bertujuan untuk mengingatkan MK agar konsisten dalam mengambil keputusan. Tak hanya itu, MK juga diminta memperhatikan suara publik.

“Tentunya pada akhirnya bermuara pada putusan MK di kemudian hari. Yang kami lakukan adalah bagaimana mengingatkan MK agar konsisten dengan putusan yang akan diambil dan juga menjaga suara publik,” ujarnya. dikatakan. Awiek.

Karena itu, Awiek meminta PDIP saling menghormati. Apalagi menurutnya, putusan mengenai sistem terbuka dan tertutup ada di Mahkamah Konstitusi.

Lanjutnya, “Bukannya kita hore, jadi semua punya pendirian, kita juga mengapresiasi kesediaan PDIP, jadi saling menghormati. Ujung-ujungnya nanti keputusannya dari MK.”

Sebelumnya, 8 parpol parlemen menggelar konferensi pers. Mereka kembali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap suara partai dalam pemilihan partai.

Konferensi pers digelar di lobby gedung Nusantara III DPRK, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah pimpinan fraksi di DPR, yakni Golkar, Girendra, Nasdeem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, dan PKS. Doli memimpin kegiatan tersebut.

Kemudian Bambang Bacol menanggapi aksi delapan fraksi tersebut. Diketahui, PDIP merupakan satu-satunya fraksi di DRC yang menginginkan sistem proporsional tertutup.

Menurut Bakul, perbedaan pandangan tentang sistem pemilu setidaknya menimbulkan wacana. Ia mengatakan, “Ini setidaknya sampai ada wacana pemilu proporsional terbuka, artinya dalam bahasa Bung Karno, kita tidak terkekang. Kita harus selalu berpikir. Kita berpikir dan berpikir ulang. Terus asah.”

Bakool menyerahkan kasus sistem pemilu terbuka di Mahkamah Konstitusi kepada hakim. Mengenai aksi delapan fraksi yang terus menyuarakan ketidaksetujuannya, Bakool menganggap itu sekadar “teriakan”.

Lanjutnya, “Ini pidato biasa. Soal penolakan, silakan..pengambil keputusan 9 hakim di MK..kalau ini hanya untuk tergesa-gesa.”

(dwia/dnu)

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …