Wow 10 persen pemburu “Pain” PNBP ada di Pantora

NanjombangNews – 10 persen pemburu “Pain” PNBP ada di Pantora



Pantura

Nelayan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat anggota Gerakan Nelayan Pantura (GNP) merespon Codified Electronic Fishing Rules (e-PIT). Para nelayan menolak untuk membatasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 10 persen untuk kapal di atas 60 gross tonnage.

Menanggapi sistem ini, GNP mengundang para pihak untuk berdiskusi secara terbuka. Sehingga permasalahan yang dihadapi nelayan khususnya terkait regulasi PNBP dapat diatasi bersama.

“Tadi kami menolak PNBP yang 10 persen, dan untuk kapal kecil 5 persen. Kenapa mengundang mereka semua agar mereka tahu mereka berterima kasih karena bersedia berjuang untuk menyuarakan keluhan kami,” kata ketua umum GNP itu. Cajden, Rab (11/1/2023).



Dari diskusi para pemancing mengatakan bahwa post catch bisa dipotong. Namun dengan pemberian tarif sesuai kapasitas. Artinya, 5 persen untuk kapal di atas 60 ton tidak dikenakan 10 persen, dan kapal di bawah 5 persen tidak dikenakan 5 persen tetapi diminta hanya 3 persen.

“Meskipun kami tidak terlalu ketat, tapi mari membangun sesuatu sesuai kemampuan kami,” katanya.

Aturan tarif PNBP pascaproduksi saat ini terlalu memberatkan nelayan, kata Cajdin. Pasalnya, berbagai rangkaian peristiwa sejak wabah telah mempersulit perekonomian nelayan.

“Bayangkan dulu saat terjadi wabah, harga ikan turun, setelah itu BBM naik, lalu ditambah dengan peraturan yang belum lengkap hari ini, cuaca yang juga makanan sehari-hari. , dan menteri mengubah aturan lagi, jadi aturan Tarif yang mengikuti penangkapan muncul lagi.

Selain itu, para nelayan menilai fasilitas pemerintah untuk kegiatan produksi ikan tidak bisa disamakan dengan tarif PNBP. Sehingga, nelayan mempertanyakan keadilan pemerintah khususnya bagi nelayan.

“Pemerintah belum siap dalam segala aspek, termasuk pelabuhan, untuk mendatangkan ikan guna meningkatkan produksi. Tiba-tiba ada aturan setelah pemasukan masuk kita potong. Sakit. Di mana keadilannya?” pemburu.

Cajden membenarkan, dari hasil diskusi terbuka tersebut. GNP akan diserahkan ke Departemen Kelautan dan CC ke Presiden dan DPR RI.

Dia menutup dengan mengatakan, “Misalnya, jika pemerintah down atau tidak mendengar keluhan dari para nelayan, saya akan berkoordinasi dengan para nelayan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta.”

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu memaklumi penolakan tarif tersebut. Namun, penawaran harus dilakukan sesuai aturan.

“Kalau kita pemerintah daerah, karena kita dekat dengan masyarakat, kita paham itu, tinggal kita usulkan dan mudah-mudahan kita lihat secara komprehensif dan adil,” kata Eddy Omede, Kepala Dinas Pendidikan dan Penelitian Kabupaten Indramayu.

(Lezat)

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …