Mantap Mulailah belanja pemerintah Kepulauan Riau Anda dengan kartu kredit

NanjombangNews – Mulailah belanja pemerintah Kepulauan Riau Anda dengan kartu kredit

KKPD membuat belanja pemerintah daerah diawasi secara ketat.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menerapkan kebijakan pembayaran transaksi belanja negara menggunakan kartu kredit bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Kota Tanjungpinang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kibri Adi Priyantara mengatakan, kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diterbitkan oleh Bank Syariah Riau Kipri ​​dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Mulai sekarang budaya pak dol atau pakai dulu, yang sering dilakukan kalau misalnya uang yang dipajang di kantor tidak mencukupi, sementara kita butuh sesuatu seperti alat tulis kantor, ini harus segera diganti”. Rabu (11/1/2023).

Adi mengatakan, penerbitan KKPD akan memudahkan instansi di lingkungan Pemprov Kepri untuk melakukan transaksi belanja dan memperoleh riwayat digital yang jelas. Menurutnya, tujuan dilakukannya KKPD ini adalah untuk mendigitalkan transaksi yang menggunakan dana pemerintah yang masuk dalam tematik reformasi birokrasi.

“Ini juga bisa mengatur proses pembayaran dan membebankan pengeluaran pemerintah,” katanya.

Dengan adanya KKPD ini, pengeluaran pemerintah akan lebih terpantau dalam peningkatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sehingga dana pemerintah tersalurkan di daerah dan untuk meningkatkan dan menghidupkan kembali sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Uday menjelaskan, secara teknis untuk KKPD, Bank Riau Kepri Syariah bertindak sebagai sumber kerjasama antara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Mandiri sebagai penyedia kartu kredit bebas bunga dan bebas biaya. bersama. Bekerja sama dengan unit usaha/pelaku niaga dan pemerintah daerah Kepulauan Riau sebagai konsumen.

“Ke depan, kantor tidak perlu menunggu ketersediaan dana perlengkapan kantor, karena kebutuhan rawat jalan bisa langsung dibelanjakan dan akan ditalangi terlebih dahulu oleh Bank Mandiri,” kata Uday.

Senada dengan itu, Wan Abdul Rahman, Presiden Bank Syariah Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang mengatakan, melalui pemanfaatan KKPD, instansi di lingkungan Pemprov Kepri dapat langsung berbelanja dengan UKM dan pelaku UKM di daerah, serta yang Menggunakan kredit Bank Mandiri. Kartu dengan limit maksimal Rp 50.000.000 dan jangka waktu pembayaran tagihan 50 hari.

“Bank Mandiri akan melaporkan tagihan, kemudian Bank Riau Kepri Syariah akan menagih tagihan dari instansi terkait,” kata Wan Abdul.

Wan Abdul juga menambahkan dengan dilaksanakannya kerjasama ini maka usaha mikro, kecil dan menengah daerah akan semakin berkembang, kemudian sejarah pembayaran akan tercatat, dan kecurangan dalam transaksi belanja pemerintah dapat dihindari.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk program P3DN, dimana dana APBD akan disalurkan ke seluruh daerah dan berdampak pada peningkatan ekonomi UMKM dan masyarakat. “Ini salah satu upaya untuk mengurangi kecurangan penggunaan dana pemerintah untuk pengadaan dan belanja pemerintah,” ujarnya.

Sumber: ben

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …