Mantap Mempertimbangkan alasan penolakan faktur pajak

NanjombangNews – Mempertimbangkan alasan penolakan faktur pajak

Saat melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha yang sedang kena pajak (PKP) wajib menggunakan e-Faktur. Aplikasi ini digunakan PKP untuk membuat dan melaporkan faktur pajak elektronik.

Kewajiban penggunaan e-Faktur tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2014 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berlaku PER-31/PJ/2017. Aturan ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang tergolong PKP Menggunakan e-Faktur untuk penyediaan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Namun dalam pelaporan atau pengisian e-Faktur terkadang muncul kasus penolakan faktur pajak. Idealnya, jika data sudah diisi dengan benar dan sesuai aturan, unggahan faktur pajak berstatus sukses disetujui.

Apa penyebab Faktur Pajak ditolak? Simak ulasan singkat berikut ini.

Alasan penolakan kasus faktur pajak

Dikutip dari online-pajak.com, Faktur Pajak yang Ditolak adalah jenis kesalahan yang terjadi ketika Wajib Pajak menolak menerima Faktur Pajak yang masih berlaku.

Alasan penolakan faktur pajak yang paling banyak terjadi adalah karena adanya ketidaksesuaian informasi antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui kantor pajak. Ini dapat terjadi karena sejumlah alasan, misalnya karena data yang salah, detail yang hilang, atau masalah teknis.

Jika PKP menemui situasi Faktur Pajak ditolak, kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam proses pengisian data Faktur Pajak. Kemungkinan lain adalah adanya gangguan pada koneksi internet yang membuat e-Faktur tidak dapat mengunggah faktur pajak dengan sempurna.

Secara rinci, berikut adalah beberapa kemungkinan alasan penolakan faktur pajak.

1. Informasi data counter transaksi

Penolakan faktur pajak dapat terjadi karena informasi data terhadap transaksi yang dimasukkan oleh pengguna tidak benar. Sebenarnya, ini bukan kesalahan pengguna e-Faktur. Hal ini dikarenakan PKP seringkali tidak mengetahui status transaksi pihak lawan dengan benar.

Saat mengunggah, pengguna e-Faktur hanya akan mengetahui jika data transaksi yang dimasukkan sesuai dengan data di DJP.

Terdapat tiga deskripsi kode dalam e-Faktur yang menjelaskan status faktur pajak yang ditolak yang dihasilkan oleh data transaksi yang merugikan, yaitu sebagai berikut:

  • Kode ETAXSERVICE-20015 yang berarti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekanan tidak ditemukan. Hal ini terjadi ketika NPWP lawan transaksi dicabut atau tidak berlaku lagi.
  • kode ETAXSERVICE-20001 yang menunjukkan bahwa rekanan belum menggunakan e-Faktur.
  • Kode ETAXSERVICE-20020, menunjukkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang digunakan tidak valid, vendor menerbitkan faktur menggunakan NSFP dan bukan kustomisasi PKP.

2. Data faktur pajak bertentangan dengan aturan

Situasi faktur pajak ditolak juga bisa terjadi karena pengguna e-Faktur salah membuat faktur pajak. Hal ini dapat terjadi, karena e-Faktur tidak mengubah tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak.

Banyak hal, seperti tanggal penerbitan faktur pajak, penggunaan NSFP, dan tata cara pengisian kode faktur pajak, masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012, Sekda. Negara. Peraturan Keuangan No. PMK-151/PMK.03/2013 dan Perarutan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Oleh karena itu, ketika PKP menjumpai situasi Faktur Pajak ditolak, PKP harus mengecek kembali panduan informasi di e-Faktur.

Misalnya, saat pengguna memasukkan tanggal invoice yang mendahului tanggal yang tertera di NSFP, yang muncul adalah status denied dengan kode ETAXSERVICE-20027. Contoh lain, jika pengguna mengunggah dengan NSFP bersertifikat, akan muncul status faktur pajak ditolak dengan kode ETAXSERVICE-20008.

Terkait kasus Faktur Pajak yang ditolak karena salah menginput data Faktur Pajak, pengguna e-Faktur harus lebih teliti dan segera melakukan perbaikan.

3. Sistem billing elektronik rusak

Status faktur pajak ditolak juga bisa muncul karena adanya gangguan sistem pada aplikasi e-Faktur. Itu ditentukan oleh status “Kesalahan file master layanan”. Untuk menyiasatinya, pengguna harus mengupload ulang kode ETAXSERVICE-40004 dan ETAXSERVICE-40008.

Gangguan sistem E-Faktur bisa muncul tanpa pemberitahuan, dan penyebabnya bisa bermacam-macam. Misalnya, karena perombakan sistem, atau karena kapasitas server sedang dalam beban puncak.

Mengenai status Faktur Pajak yang ditolak akibat gangguan sistem ini, pengguna e-Faktur harus menunggu dan mengulangi langkah-langkah pengunggahan Faktur Pajak setelah diumumkannya pemulihan sistem.

Oleh karena itu, ada baiknya sebelum menggunakan aplikasi, pengguna e-Faktur memantau informasi yang dibagikan DJP melalui media sosial, seperti Twitter. Hal ini untuk mencegah PKP berhenti dengan kondisi akibat terganggunya sistem ini.

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …