ASN menjadi KPU hanya di daerah 3T

NanjombangNews – ASN menjadi KPU hanya di daerah 3T

JAKARTA – Kritik terhadap rencana menjadikan Pegawai Negeri Sipil (ASN) Komisi Pemilihan Umum terus berlanjut. Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mindagri) Tito Karnavian menjelaskan, permohonan izin dari Kemendagri agar kepala daerah menjadikan ASN sebagai KPUD hanya untuk daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T).

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya meminta para kepala daerah, gubernur, dan wali/wali kota untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satunya adalah memperbolehkan ASN menjadi panitia penyelenggara pemilu. Permohonan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam tahapan pelaksanaan Pilkada 2024. Surat edaran itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri di Negara Bagian Sohag. Diantoro pada Jumat (30/12/2022).

Menurut Tito, berdasarkan fakta di lapangan, sangat sulit menemukan orang yang memenuhi syarat sebagai anggota KPUD di daerah 3T. Dalam bidang tersebut, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas hanya ASN. Untuk itu, kepala daerah di distrik 3T diminta memberikan izin kepada ASN untuk menjadi KPUD.

“Ini (perubahan ASN menjadi KPUD) sudah berulang, tapi tidak di semua daerah, apalagi di daerah yang terlihat belum ada calon yang memenuhi persyaratan, otomatis kami menghimbau kepada kepala daerah untuk membantu. mengangkat ASN menjadi anggota komisi-komisi. Sekali lagi, (ASN sudah menjadi KPUD) di daerah tertinggal, ekstrim,” kata Tito dalam rapat kerja Komisi II Republik Demokratik Kongo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1).

Sejumlah partai politik peserta pemilu 2024 menolak mengangkat ASN sebagai anggota panitia. Pasalnya, ASN berpotensi tidak netral karena bisa dipengaruhi oleh kepala daerah atau pimpinan di instansinya. ASN juga dinilai oleh KPU telah melanggar Kode ASN. setelah konfirmasi RepublikTernyata KPU RI, Bawaslu RI, dan KASN menyebut ASN sebenarnya bisa menjadi panitia pemilu. Namun, ASN harus mengambil cuti selama menjabat sebagai KPU.

Koordinator Juru Bicara DPP Hertzaki Mahendra Putra mengatakan, netralitas ASN merupakan masalah yang selalu muncul dalam setiap pemilu. Selama Pemilu 2019, diketahui bahwa Boasloo telah merekomendasikan penindakan terhadap pegawai negeri yang terlibat dalam 845 kasus pelanggaran netralitas oleh Komisi ASN.

“Pertanyaannya, dengan menjadikan ASN sebagai Panitia Pemilihan tidak akan menambah masalah baru di daerah ini. Apakah tidak ada cara lain yang lebih efektif dan efisien?” kata Herzaki. RepublikSelasa (10/1).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memiliki posisi serupa. Juru bicara Partai Milenial Michael Benjamin Sinaga mengatakan pihaknya menyayangkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kimindagri) yang meminta kepala daerah memberikan izin cuti kepada ASN agar bisa menjadi anggota KPU.

Bagaimana itu bisa terjadi Michael berkata Republik.

Menurut Mikhail, tugas sebagai komisi pemilihan umum harus dilakukan oleh masyarakat umum, karena mereka lebih netral. Lain halnya dengan ASN. Meskipun pegawai pemerintah ini mengambil cuti saat mereka menjabat sebagai komisi pemilihan, mereka masih memiliki potensi untuk memiliki banyak pengaruh dan sulit untuk tidak memihak.

Anggota Panitia I DRC dari Fraksi Golkar Dev Akbarshah Vikarno atau Dev Laksono mengatakan ASN harus dilihat apakah mereka bisa bekerja secara obyektif dan imparsial tanpa memihak salah satu kontestan. Ia mengingatkan para ASN saat menjadi panitia agar tidak ada agenda yang dititipkan pimpinan. “Perlu diingat bahwa kepala daerah berasal dari partai politik,” kata Dave.

Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Zodan Arif Fikrullah mengaku sedang mengkaji kebijakan KPU dan kebijakan pemerintah yang mengizinkan ASN menjadi nama samaran KPU bagi pegawai lembaga. Berdedikasi pemilihan. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pelibatan ASN dalam pemilu tidak menimbulkan masalah. “Kami sedang meninjau masalah ini di Dewan Eksekutif,” kata Zodan.

Zodan tidak memungkiri hingga saat ini secara tidak resmi masih banyak PNS yang menjadi petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilu sebelumnya. Namun, kebijakan memperbolehkan ASN untuk mengikuti pemilu secara resmi relatif baru. Oleh karena itu, Korpri saat ini sedang mengkomunikasikan kebijakan tersebut dengan berbagai pihak. “Kami berkomunikasi dengan Federasi Korea,” katanya.

Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini mengatakan, berdasarkan UU ASN dan PP Pengurus PNS, ASN sudah diperbolehkan mengikuti proses rekrutmen KPU. Namun, dengan syarat harus dinonaktifkan sementara sebagai ASN.

Menurut Tete, membuka peluang bagi ASN untuk menjadi KPU memang bisa menjadi solusi atas persoalan minimnya jumlah pendaftar di daerah tertentu. Hanya saja ASN yang merupakan KPU memiliki kemampuan untuk mempolitisasi.

Fakta menunjukkan banyak persoalan terkait ketidakberpihakan ASN dalam pelaksanaan pilkada sepanjang 2020-2022.

“Hubungan kekuasaan (ASN) dengan aktor politik yang duduk di pemerintahan juga dapat menyebabkan penyalahgunaan jabatan mereka sebagai penyelenggara pemilu untuk berpartisipasi dalam politik praktis,” kata Tete.

Fakta menunjukkan banyak persoalan terkait ketidakberpihakan ASN dalam pelaksanaan pilkada sepanjang tahun 2020-2022. Persoalan ini harus dikaji untuk mengantisipasi hal serupa terjadi pada pemilu 2024 dan pilpres, apalagi ASN sedang dibahas sebagai panitia penyelenggara pemilu.

Komisioner KASN Ari Bodeman menyebut ada 1.605 pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN selama periode 2020-2022. Ia berharap ASN mewaspadai ‘virus’ netralitas 2020 atau yang disebutnya N-20 agar tidak berubah menjadi ‘virus’ netralitas 2024 atau N-24.

“Kami akan melihat data pelanggaran netralitas nasional. Dari 2.073 yang dilaporkan, itu pasti harus ditinjau dan diklarifikasi. Laporan itu tidak segera dijawab dan kemudian diberi sanksi. Terbukti 1.605 poin atau 77,5 persen, ” kata Ari. .

Dari yang kedapatan melakukan pelanggaran netralitas, 88,5 persen atau sebanyak 1.420 ASN ditindak oleh pejabat Penyampaian Komitmen (PPK) dengan sanksi.

Dari jumlah tersebut, ada lima jabatan ASN yang paling banyak melakukan pelanggaran, yakni jabatan fungsional 26,5 persen, penegak 17,2 persen, jabatan pimpinan tinggi (JPT) 15,7 persen, pengurus 13,4 persen, dan pengawas 11,8 persen. Baca selengkapnya’;

Check Also

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan kesinambungan keuangan haji

NanjombangNews – Biaya Haji Rp 69 Juta, Komite Haji Nasional: Peningkatan biaya untuk kemanfaatan dan …