Amazing Untuk mengejar target investasi Rp 1.400 triliun, Bahlil akan merombak perangkat lunak open source

NanjombangNews – Untuk mengejar target investasi Rp 1.400 triliun, Bahlil akan merombak perangkat lunak open source

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Penanaman Modal Bahlil Lahdalia mengatakan target investasi tahun ini sebesar Rp 1.400 triliun, naik dari target tahun lalu sebesar Rp 1.200 triliun. Tujuannya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengaku optimis target investasi yang akan meningkat sebesar Rp 200 triliun pada 2023 akan tercapai. Hal itu sejalan dengan pencapaian investasi pada 2022 yang dinilainya mampu mencapai target tersebut.

“Investasi tahun 2022 akan mencapai target, mungkin lebih, tapi jumlahnya dan Pemisahan“Nanti akan diklarifikasi dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Kementerian Penanaman Modal,” ujarnya dalam siaran konferensi pers di situs YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/1/2023).

Baca Juga: Pelaku UMKM Diundang Mensponsori Izin Usaha Melalui OSS, Bahlil: Gratis, Tak Perlu Bertemu Petugas

Selain itu, optimisme pencapaian target investasi tahun ini juga didukung oleh prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga internasional. Diperkirakan Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya masih dapat tumbuh positif pada tahun 2023, meskipun akan sedikit melambat dibandingkan tahun 2022.

Misalnya, Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai 4,8 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang diperkirakan sebesar 5,1 persen.

“Target investasi kami ke depan adalah Rp 1.400 triliun. Kami sangat optimis dapat mencapai pertumbuhan yang baik karena kami melihat beberapa laporan dari lembaga global terkait ekonomi global dan ekonomi nasional,” ujar Bahlil.

Baca juga: Bahlil menyebut IKN Nusantara bak gadis cantik yang kian diminati investor


Perbaikan OSS

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya akan melakukan penyempurnaan Online Single Submission System (OSS), dimana perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Menurutnya, seringkali pelaku usaha dibatasi dalam memperoleh izin untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), terutama bagi pelaku usaha besar.

Masalah ini umumnya terkait dengan rencana rinci tata ruang (RDTR), kata Bahleel, karena banyak daerah belum menerapkan perjanjian KKPR, persyaratan utama untuk mendapatkan izin kerja terlebih dahulu sebelum izin lingkungan dan bangunan.

“Ini terkait dengan RDTR, dimana izin berada di wilayah yang belum ada KKPR. Ini yang akan kami lakukan dalam waktu 3-4 bulan agar bisa segera melakukan proses pengurusan izin lokasi, termasuk Amdal. berkoordinasi dengan Menko Marvis dan Menko Perekonomian guna memperlancar hal-hal tersebut.

Baca Juga: Soal Refining dan Pemasaran, Bahlil: Saya Bingung Cara Berpikir Tentang Negara Maju…


Dapatkan pembaruan Berita terpilih Dan Berita terkini Setiap hari dari Kompas.com. Yuk gabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, lalu gabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.

Check Also

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

Amazing Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023

NanjombangNews – Bandara Arab Saudi menerima jemaah, mulai 21 Mei 2023 IHRAM.CO.ID, RIYADH – Otoritas …