Kongres Rakyat Serukan Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Gempa Cianjur Jangan Jadi Politik | Dokter

DPR menuntut agar dugaan bantuan untuk gempa Cianjur tidak dipolitisir

Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke KPK pada 16 Desember 2022 karena diduga mengalihkan bantuan luar negeri untuk gempa bumi baru-baru ini.

Namun, Wakil Komisioner VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta kasus ini ditegaskan. Pasalnya, jika melempar bola panas, terkesan murni politis. Baca Juga: Dosen Universitas Andalusia diduga melecehkan mahasiswa, Sahroni DPR: Polisi harus bertindak cepat Baca Juga: DPR dukung tarif khusus KRL untuk kaya Baca Juga: Sahroni KPK harap dugaan penyalahgunaan diusut tuntas untuk bantu gempa Cianjur Baca Juga

Ia mengatakan pada Kamis (29/12/2022) bahwa “tudingan kepada Bupati Cianjur atas penyelewengan bantuan bencana, jika tidak ada bukti, bisa menjadi politis,” dan mengingatkan bahwa dirinya saat ini sedang dalam proses pemulihan. Karenanya, politisi PDIP ini menyayangkan jika digunakan untuk kepentingan politik semata.

Baca lebih lajut:
Libutana 6 »

Anggota DPR mendesak KPK mengusut dugaan korupsi bantuan gempa CianjurDia menilai, persoalan korupsi dana bencana sama saja dengan hilangnya banyak nyawa manusia.

KPK kembali menerima laporan dugaan penggelapan bantuan korban gempa Cianjur | Republik DaringLaporan kedua disampaikan kepada Bupati Cianjur oleh masyarakat.

Bupati Cianjur melaporkan kembali ke KPK, total ada 2 laporan dugaan korupsi bantuan gempa KPK akan memeriksa dan mengkaji laporan tersebut untuk memastikan kesesuaian administrasi.

Sahroni berharap KPK mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan bantuan untuk gempa CianjurHermann Suhrmann dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 16 Desember 2022. Penyidikan dan pembongkaran tuntas.

MP: Dugaan Korupsi Dana Bencana Cianjur Mengganggu Pemulihan | republik onlineJika tidak dihentikan, maka akan membuat “pemulihan” pemerintah Kabupaten Cianjur menjadi lambat, ya pemulihan ekonomi para pejabat yang korup. anjing

KPK kembali menerima pengaduan penyelewengan bantuan gempa CianjurKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima laporan dugaan penyelewengan dana bantuan gempa Cianjur

Libutan 6. KPK diminta mengusut dugaan penyelewengan dana gempa Cianjur secara objektif, bebas gangguan, dan transparan.

com, Jakarta Namun Wakil Ketua Komite VIII DRC RI Dia Petaloka diminta tegas membuktikan kasus tersebut. Alasannya, kalau lempar bola panas saja terkesan murni politis. “Maksimal harus dituntut jika terbukti bersalah dan dibersihkan jika salah,” kata Sahroni di Jakarta, Rabu (28/12/2022). Baca juga: Dosen Universitas Andalusia diduga melecehkan mahasiswa, Sahroni DPR: Polisi harus bertindak cepat Baca Juga: DPR mendukung tarif KRL khusus orang kaya untuk menggenjot Baca juga: Sahroni berharap KPK mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Cianjur membantu gempa Baca juga ‘Tuduhan terhadap Cianjur Bupati karena penyelewengan bantuan bencana kalau tidak ada bukti bisa jadi politis,” ujarnya Kamis (29/12/2022).Dalam laporan kedua ini, Bupati Cianjur menyasar Hermann Sühermann sebagai pelapor. proses pemulihan.Baca juga:Soal pengalihan bantuan untuk korban gempa.Ini dibantah Bupati Cianjur Menurutnya, KPK mengingatkan ada ancaman hukuman mati yang menunggu jika masih ada yang berani mengucurkan dana bencana.Jadi, begini Politisi PDIP menyayangkan Dimanfaatkan untuk kepentingan politik saja. Kalaupun kasus korupsi, belum tentu menjadi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi.

“Saya minta maaf jika tuduhan itu tidak berdasar dan bisa menjadi isu politik di tengah proses penanggulangan bencana. Mereka menggadaikan nyawa manusia untuk kepentingan pribadi atau kolektif, dan itu sangat buruk,” kata Solopos seperti dikutip. Dia hanya menegaskan, KPK akan mengecek dan mengkaji laporan tersebut untuk melihat apakah syarat administrasi sudah terpenuhi. Masyarakat sangat menginginkan kehidupan kembali normal,” ujar Zia. Korban temukan Cepat cari tempat tinggal, kerja dan sekolah.” Lanjutnya, sebelumnya KPK telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. bisa menjadi dorongan bagi semua pihak untuk memantau proses pendistribusian Bantuan gempa Cianjur, khususnya pascabencana. Termasuk pengayaan dan informasi yang diupayakan KPK,” katanya. “Kalau Cianjur dijadikan proyek percontohan (pilot project) di bagaimana membangun sistem pemantauan pascabencana, ini momen yang sangat bagus. Dan tentunya kami tidak bisa menyampaikan laporan atau materinya kepada publik,” kata Ali Fikri, Kepala Bagian Pelaporan KPK, melalui keterangannya, Senin (26/12/2022) dan bantuan itu berupa 2.

Pemda akan melakukan ini nanti secara terbuka, dengan pemerintah pusat juga. Buka saja semuanya, " Zia menjelaskan. Kami akan segera menindaklanjuti dengan kajian dan verifikasi untuk memastikan kelengkapan persyaratan pelaporan pengaduan. Jadi KPK tidak pasif, kami tentu aktif mencari informasi ini sebagai bahan verifikasi, mengkaji laporan pengaduan masyarakat yang masuk beberapa waktu lalu, dan Baru-baru ini ada pengaduan yang diterima KPK lagi.” Untuk keempat kalinya, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Selain membagikan bingkisan sembako, Presiden juga memerintahkan pembangunan kembali gedung sekolah yang hancur akibat gempa. Baca Juga: Update Korban Gempa Cianjur: Lagi-lagi Dua Jenazah Ditemukan Tertimbun Longsor Laporan dilakukan Yayasan Acsenahumanis Tanggap Bupati Cianjur Herman Suherman pada Jumat (16/12/2022).** Tanah Pasundan porak-poranda akibat gempa Cianjur, mari bersama-sama angkat penderitaan saudara-saudara kita Cianjur dari Dengan berdonasi melalui: Rekening BCA No: 500557 2000 A. KPK sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dari bantuan tersebut.

Yayasan N Pundi Amal Peduli Kasih .000 selimut, beras 25 ton, 1. Bantuan akan diserahkan berupa sembako, dinas kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita adalah harapan mereka. Sumber: Seribu Lembar Selimut, Beras 25 Ton, 1,2 x 2 halaman Bupati Cianjur Herman Suherman sebelumnya membantah menyalahgunakan bantuan luar negeri untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, tuduhan itu fitnah.

“Adapun fitnah yang menimpa saya, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan bahwa Hermann memanfaatkan jabatannya sebagai wali Cianjur untuk kepentingan pribadi dan tidak menyalurkan bantuan dengan baik. Karena Tuhan Maha Mengetahui segalanya,” Hermann ujar Hermann dalam pesan tertulisnya, Selasa (27/12/2022). Hermann meminta doa seluruh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para korban gempa Cianjur. yang terbaik untuk para korban dengan apa yang saya bisa dan Pemkot Cianjur mampu lakukan,” ujarnya. Baca juga: Perspektif Politik News Update Republik Hermann menegaskan pihaknya fokus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Cianjur.

Kemudian memberikan hak yang layak kepada warga Cianjur pasca gempa. “Sekali lagi kami mohon doanya agar kita bisa keluar bersama sebagai orang yang lulus ujian dari Tuhan Yang Maha Esa dengan bencana gempa ini,” ujarnya. Dia berkata. Fakta atau hoax? Untuk mengetahui keabsahan informasi yang beredar, silahkan WhatsApp Liputan6.com Verifikasi nomor 0811 9787670 dengan mengetikkan kata kunci yang diinginkan. Menteri Pehlil membahas kinerja Kementerian Investasi/BKPM dengan Komite Keenam di DRC.